Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BELANJA pemerintah akan menjadi andalan untuk menghadapi pandemi covid-19 beserta dampaknya pada perekonomian hingga akhir 2020.
Dana anggaran belanja negara yang mencapai Rp2.739 triliun itu meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.975 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp763 triliun. Di dalam anggaran itu pula terdapat uang sebesar Rp695,20 triliun yang dipakai untuk program Pemulih an Ekonomi Nasional (PEN).
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi virtual, Minggu (1/11).
“Maka satu-satunya tools yang dilakukan adalah policy pemerintah. Kalau dari sisi keuangan adalah APBN harus masuk dan kemudian menangani, dia yang melakukan seluruh untuk mengompensasi
pelemahan demand, konsumsi, investasi, maupun ekspor,” tuturnya.
Dia menambahkan, program PEN yang berfokus di enam sektor prioritas yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi dan dukungan kepada sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah, dinilai telah terakselerasi dengan baik. Pun demikian dengan belanja pemerintah yang terealisasi siginifi kan pada triwulan III setelah tumbuh minus di triwulan II 2020.
Pada triwulan III, pemerintah berhasil meningkatkan belanja untuk penanganan covid-19 sehingga belanja pemerintah tumbuh 18%.
“Sehingga triwulan IV dengan dukungan APBN dan moneter dari BI dan juga masyarakat yang sudah melakukan aktivitas, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah kita membaik di
triwulan IV,” tandasnya.
Untuk diiketahui, belanja pemerintah mengalami pertumbuhan negatif 6,9% di triwulan II 2020. Minusnya pertumbuhan belanja tersebut seiring dengan tumbuh negatifnya konsumsi rumah tangga di level minus 5,5%, dan investasi minus 8,6%. Alhasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu berada pada titik terendah yakni di angka minus 5,32%.
Secara menyeluruh, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 akan tumbuh di kisaran -1,7% hingga 0,6%. (Mir/E-1)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved