Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEJUMLAH asosiasi usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur menyampaikan keluhan kepada Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.
Mereka meminta pemerintah jangan memukul dunia usaha dan industri dengan menerbitkan regulasi-regulasi baru di tengah masih banyaknya regulasi yang tumpang-tindih dan tidak realistis. Hal itu tentunya bakal menyulitkan mereka untuk bersaing di pasar global.
“Regulasi yang ada sudah terlalu banyak, tumpang-tindih antara pusat dan daerah, semua berorientasi biaya, makan waktu, dan menyulitkan pengusaha. Sebaiknya fokus memperbaiki kinerja birokrasi agar aturan berjalan efektif dan efisien, tanpa membuat regulasi baru yang memukul pelaku bisnis dan industri. Setidaknya, kalau belum bisa membantu, sebaiknya pemerintah tidak mengganggu pelaku dunia usaha dengan regulasi yang memberatkan,” kata CEO PT Insera Sena Soejanto Widjaja dalam dialognya dengan Rachmat Gobel, Sabtu (3/10), di Sidoarjo, Jawa Timur.
Ia mencontohkan, kebijakan pemerintah memproteksi industri komponen dalam negeri sering menjadi absurd karena produsennya tidak mampu menuju volume dalam jumlah besar dan cepat, serta sering tidak memenuhi kualitas standar yang diminta pembeli maupun pasar. “Jangan kami dipersulit untuk mendapatkan komponen bahan baku impor karena industri dalam negeri memang tidak ada,” kata Soejanto.
Rachmat Gobel merespons positif berbagai masukan tersebut. Ia meminta semua anggota DPR yang hadir bersamanya menjadikan berbagai masalah itu sebagai agenda materi bahasan dengan kementerian terkait dalam rapat komisi. “Kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus sinergi menyelamatkan perekonomian nasional untuk keluar dari kontraksi yang lebih dalam,” kata Rachmat. (RO/E-2)
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diminta untuk menyoroti isu terkait pengawet roti yang dianggap tidak sesuai standar.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi pesaing di industri kendaraan listrik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved