Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan tindakan pengamanan (safeguards) perdagangan barang pakaian dan aksesori pakaian.
Ketua KPPI Mardjoko menuturkan investigasi yang dimulai pada Kamis (1/10) lalu itu berangkat dari bukti awal permohonan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Di bukti awal itu, API menemukan adanya lonjakan jumlah impor barang pakaian dan aksesori pakaian.
"Selain ada lonjakan impor, terdapat pula indikasi awal mengenai kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah impor barang tersebut," ungkap Mardjoko dalam keterangan resminya, kemarin.
Dalam laporan API tersebut, sambungnya, impor barang pakaian dan aksesori pakaian terdiri atas 18 nomor harmonized system (HS) 4 digit, yaitu 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, dan 6214. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.
Kerugian serius itu terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri pada 2017--2019. Indikator itu, antara lain, keuntungan yang turun secara terus-menerus. Hal itu diakibatkan oleh menurunnya volume produksi dan penjualan domestik
Indikator lainya, lanjut Mardjoko, ialah adanya peningkatan volume persediaan akhir atau jumlah barang yang tidak terjual, menurunnya kapasitas terpakai, berkurangnya jumlah tenaga kerja, dan menurunnya pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir yakni 2017--2019 terjadi peningkatan jumlah impor barang pakaian dan aksesori pakaian dengan sebesar 7,33%.
Pada 2017 impor barang itu tercatat sebesar 47.926 ton, kemudian pada 2018 naik 8,11% menjadi 51.815 ton dan pada 2019 juga naik 6,56% menjadi 55.214 ton.
Kementerian Perdagangan juga mencatat negara impor barang pakaian dan aksesori pakaian terbesar bagi Indonesia pada 2019 ialah Tiongkok dengan pangsa impor sebesar 79,29%, diikuti Bangladesh sebesar 5,74%, Vietnam 3,41%, dan Singapura 3,03%, serta negara lain dengan pangsa impor di bawah 3%. (Ins/E-2)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Kemenperin mengungkapkan bahwa indeks kepercayaan industri (IKI) pada Juli 2024 berada di angka 52,4. Hal tersebut menandakan IKI pada Juli 2024 ini melambat sebesar 0,10 poin
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
HARGA komoditas energi Indonesia pada tahun ini terutama di kuartal kedua ini terlihat sudah mengalami rebound, namun terbatas. Hal Ini terlihat pada harga komoditas utama ekspor
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan agar pintu utama pelabuhan barang impor bergeser ke kawasan timur Indonesia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyetujui dua langkah cepat untuk mengatasi peredaran barang impor ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved