Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Partai NasDem Lestarie Moerdijat meminta petani tembakau menggalang dukungan luas dari masyarakat terkait dengan penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menerapkan simplifikasi cukai rokok pada 2021.
Lestarie meminta para petani berdialog dengan Komisi IV yang membidangi masalah perkebunan, Komisi XI yang membidangi masalah anggaran, dan komisi lainnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dengan demikian, keberatan tersebut dapat disampaikan langsung oleh DPR kepada pemerintah.
"Sebenarnya tupoksi masalahnya ada di DPR RI. Karena itu, sebaiknya masyarakat petani tembakau atau industri hasil tembakau menyampaikan hal ini ke kawan-kawan di DPR RI," papar Lestarie saat berdialog secara daring dengan masyarakat industri hasil tembakau yang diwakili pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jakarta, Senin (21/9).
Pengurus APTI berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR untuk menyampaikan penolakan atas rencana penaikan kembali tarif cukai rokok pada 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI NO.077/2020. Dalam PMK tersebut, selain akan kembali menaikkan tarif cukai di 2021, pemerintah berkeinginan memberlakukan simplifikasi penarikan cukai rokok.
Secara terpisah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengharapkan pemerintah pusat lebih memperhatikan penyerapan tenaga kerja di daerah ketika menerapkan sebuah kebijakan di masa pandemi.
"Kami berharap pemerintah pusat bisa menimbang-nimbang terhadap kebijakan yang akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja," kata Bupati Bojonegoro Anna Muawanah.
Di Bojonegoro, selain sektor migas, sektor pertanian dan industri tembakau merupakan sumber perekonomian masyarakat karena menyerap banyak tenaga kerja.
Selain pertanian, industri tembakau menyerap tenaga kerja di sektor sigaret keretek tangan (SKT) di Bojonegoro. Kabupaten yang terletak di Jawa Timur itu merupakan salah satu daerah penghasil tembakau yang cukup besar. Bagi masyarakat setempat, industri SKT di Bojonegoro berperan penting secara ekonomi. Banyak warga yang menggantungkan kehidupan keluarga sebagai pekerja di SKT. (RO/E-3)
Kolaborasi antara organisasi pemuda, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bojonegoro.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, setiap musim kemarau warga Desa Megale kesulitan mendapatkan air bersih.
JEMAAH haji yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) SUB 01 mengawali pemulangan gelombang pertama jemaah Indonesia ke Tanah Air, Jumat (21/6) malam waktu Arab Saudi (WAS).
BPBD Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), menyatakan 97 desa dari 20 kecamatan berpotensi mengalami krisis air bersih. Meski demikian, baru satu desa yang mengajukan permintaan air bersih.
Rencana kepala desa (kades) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), yang akan mengembalikan mobil siaga desa ke penyidik kejaksaan batal dilaksanakan, Jumat (31/5).
Lebih dari 150 Kepala Desa di Bojonegoro akan menyerahkan mobil siaga desa ke Kejaksaan guna melancarkan pemeriksaan dugaan korupsi.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved