Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 16 September 2020 telah mencapai Rp254,4 triliun atau 36,6% dari pagu Rp695,2 triliun.
Ia menyatakan realisasi tersebut merupakan hasil dari upaya kementerian/lembaga (K/L) dalam meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi mulai Agustus hingga September ini.
"Sudah terjadi akselerasi secara terus-menerus dari Agustus hingga September. Jadi, setiap K/L diminta meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, kemarin.
Sri Mulyani memerinci, untuk anggaran kesehatan telah terealisasi Rp18,45 triliun atau naik Rp4,48 triliun, perlindungan sosial Rp134,45 triliun atau naik Rp21,51 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp20,53 triliun atau naik Rp6,78 triliun.
Kemudian untuk insentif usaha telah teralokasi Rp22,23 triliun atau naik Rp3,38 triliun dan dukungan UMKM Rp58,74 triliun naik Rp6,66 triliun.
Ia memastikan pihaknya akan terus memantau secara ketat dan detail penggunaan anggaran program PEN tersebut.
"Kita akan terus melakukan monitoring ketat dan detail serta memberi masukan bila kami melihat ada pos tidak bergerak sesuai perencanaan. Ini agar dapat membantu masyarakat serta dunia usaha sesuai yang direncanakan," tegas Sri Mulyani.
Di kesempatan itu ia juga menambahkan, pemerintah kembali melanjutkan program penempatan dana pada bank umum guna mengakselerasi PEN. Dari anggaran yang tersedia dalam program PEN untuk penempatan dana sebesar Rp78,78 triliun, masih tersisa Rp37,28 triliun.
"Kita sudah pada tahap ketiga, kemarin sudah Himbara (Himpunan Bank Negara Rp30 triliun) dan BPD (bank pembangunan daerah Rp11,5 triliun). Sekarang kita akan mencakup juga dengan bank lain, termasuk bank syariah," tuturnya.
Penempatan dana pemerintah pada bank umum, kata dia, merupakan upaya pemerintah untuk mendukung sektor usaha yang saat ini terdampak oleh pandemi covid-19. Lewat program itu, pemerintah meminta bank penerima dana itu untuk menyalurkan kredit tiga kali lebih banyak daripada uang yang ditempatkan pemerintah.
Dana banpres
Di kesempatan berbeda, Staf Khusus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Riza Damanik menyampaikan serapan program bantuan presiden untuk UMKM telah mencapai 64,5%. Pekan ini ditargetkan mencapai 72,85%.
"Kami menargetkan pekan ini mencapai 72,85% dari alokasi awal kepada 9,1 juta penerima. Di akhir September, kami akan tuntaskan itu, kemudian kami akan tuntas penyaluran kepada 12 juta UMKM ultramikro penerima bantuan presiden," kata Riza dalam diskusi Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi, kemarin.
Ia menambahkan, lebih dari 90% pelaku UMKM berharap bantuan pembiayaan untuk bisa bertahan. Sebesar 91,8% ingin mendapatkan pembiayaan tanpa bunga dan 89% berharap ada hibah dari pemerintah.
"Maka yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM adalah membekali usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa bertahan di tengah pandemi," tegas Riza. (Try/E-2)
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved