Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATUAN Tugas Pemulihan dan Trans-formasi Ekonomi (Satgas PEN) hingga 14 September 2020, telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp600 ribu per bulan kepada 398.637 pegawai honorer, tenaga kependidikan, dan tenaga honorer dinas pendidikan di pemerintah daerah.
“Tenaga honorer pendidik yang men-dapatkan subsidi gaji ialah mereka yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Subsidi untuk guru honorer ini meru-pakan bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN,” ungkap Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dilansir dari keterangan resmi, kemarin.
Lebih lanjut, Budi menambahkan hingga 14 September 2020, program sub-sidi gaji telah tersalurkan sebesar Rp7 triliun, atau 17,43% dari pagu Rp37,87 triliun. Hingga akhir tahun, 15,72 juta, pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini.
“Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifi kasi. Semoga jumlah-nya dapat bertambah lagi,” ujar Budi.Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pihaknya kini telah menerima 2,8 juta data baru calon penerima bantu-an subsidi upah (BSU) dari BPJamsostek.
Data itu kini tengah diverifi kasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan un-tuk penyaluran batch IV.“Kemarin kita menerima data baru dari BPJamsostek sebanyak 2,8 juta calon penerima,” ujar Ida seusai mengunjungi penerima BSU di Cikarang, Bekasi, ke-marin.Data yang diberikan BPJamsostek, kata Ida, akan diverifikasi ulang oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam waktu 4 hari.
Setelah verifikasi itu rampung, pencairan BSU akan segera dilakukan.“Kita akan proses batch IV sesuai de-ngan juklaknya (pertunjuk pelaksanaan). Mulai hari ini kita akan check list untuk 4 hari kerja, kita akan gunakan untuk me-lihat kesesuaian data yang disampaikan BPJamsostek,” tutur Ida.Selama program BSU digulirkan, Kem-naker telah menerima data pekerja ber-pendapatan di bawah Rp5 juta sebanyak 9 juta orang.
Pencairan dilakukan secara bertahap yakni pada batch I disalurkan kepada 2,5 juta pekerja, batch II untuk 3 juta pekerja, dan batch III kepada 3,5 juta pekerja. (Des/Mir/E-3
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
RENCANA pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang akan menambah beban masyarakat kelas menengah.
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved