Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 4% dapat dengan mudah dicapai jika semua pihak fokus pada pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kalau kita kelola UMKM dengan baik, itu sama dengan pertumbuhan ekonomi kita 3,5%-4% itu insya Allah sudah dapat karena 60% kontribusinya terhadap ekonomi nasional," kata Bahlil seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Koperasi dan UKM, kemarin.
Ia yakin Indonesia bakal sejahtera jika UMKM kuat. Hal itu karena UMKM berkontribusi pada 70%-80% penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional mencapai 60%.
Tak cuma itu, UMKM juga terbukti mampu bertahan, bahkan berada di garda terdepan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1998. Dengan defisit ekonomi hingga 13% dan inflasi mencapai 88% kala itu, UMKM mampu melewati tekanan tersebut.
Guna mendukung UMKM, BKPM akan memberi ruang agar pelaku usaha itu bisa berkembang dengan memberikan layanan perizinan yang tidak berbelit, mendorong kemitraan dan kolaborasi dengan pengusaha besar yang berinvestasi di Indonesia, serta ikut mendukung penciptaan wirausaha baru.
Untuk itu, BKPM bersama Kementerian Koperasi dan UKM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).
"Langkah ini sebagai landasan bagi para pihak untuk menyinergikan program dan kebijakan dalam rangka peningkatan kerja sama kemitraan antara penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar dengan pelaku UMKM serta koperasi. Kami menyediakan data dan informasi terkait dengan profil pelaku UMKM serta koperasi yang potensial untuk dapat bermitra dengan penanam modal," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
BKPM diharapkan dapat menyediakan data dan informasi terkait dengan profil penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar yang melakukan kemitraan dengan pelaku koperasi dan UMKM. (Iam/E-2)
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merilis data terbaru Indeks Bisnis UMKM untuk Triwulan II 2024 pada Kamis (1/8).
Tumbuhnya ekonomi kerakyatan berkat skala operasi lokal. Mereka cenderung merekrut tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat lokal.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Pertumbuhan kredit dan pembiayaan segmen UMKM mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM secara kumulatif.
PT Ethos Kreatif Indonesia, UMKM yang memperluas jangkauannya ke seluruh Indonesia dengan 1.500 karyawan dengan kemitraan JNE.
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
BKPM mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama periode Januari-Juni 2024 atau semester I 2024 mencapai Rp829,9 triliun.
INVESTASI Korea Selatan ke Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sekitar US$14 miliar atau setara Rp229,51 triliun. Angka investasi ini lebih banyak mengarah ke sektor hilirisasi.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menuturkan sampai saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kendala proses perizinan di sistem OSS.
Bahlil Lahadalia diminta penjelasan terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved