Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETELAH mempertimbangkan berbagai ketidakpastian di tahun depan yang dikhawatirkan berimbas terhadap pendapatan negara, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati penaikan defisit 0,2% dalam postur sementara APBN 2021.
“Dari sisi pendapatan terjadi perubahan. Defi sit anggaran naik 0,2% dari yang disampaikan Presiden, yakni menjadi 5,7%. Ada penambahan pembiayaan Rp35,2 triliun sebagai penyesuaian dari naiknya defisit,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Banggar DPR tentang Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2021, kemarin.
Defisit yang semula dipatok 5,5% menjadi 5,7% atau setara Rp1.006,4 triliun. Pelebaran defisit disebabkan pendapatan negara di 2021 menurun Rp32,7 triliun menjadi Rp1.743,7 triliun dari RAPBN 2021 sebesar Rp1.776,4 triliun. Adapun belanja negara naik Rp2,5 triliun dari RAPBN 2021 sebesar Rp2.747,5 triliun menjadi Rp2.750 triliun.
Penurunan pendapatan negara disebabkan berkurangnya penerimaan pajak Rp37,4 triliun menjadi Rp1.444,5 triliun dari sebelumnya di RAPBN 2021 sebesar Rp1.481,9 triliun. Adapun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) diasumsikan naik Rp4,7 triliun menjadi Rp288,2 triliun dari perkiraan semula di dalam RAPBN 2021 sebesar Rp283,5 triliun.
Di sisi belanja terjadi kenaikan Rp2,4 triliun menjadi Rp2.749,9 triliun dari yang semula Rp2.747,5 triliun. Kenaikan belanja itu karena tambahan subsidi elpiji 3 kg mencapai Rp2,4 triliun dan penurunan dana bagi hasil (DBH) Rp0,8 triliun karena perubahan pendapatan negara.
Dalam menanggapi penaikan defi sit anggaran, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai pemerintah perlu memikirkan anggaran vaksin pada 2021.
“Perkiraan tingginya permintaan vaksin akan mendorong belanja. Tersedianya vaksin merupakan salah satu langkah krusial dalam pemulihan perekonomian nasional,” tutur Josua.
Josua menambahkan kesepakatan memperlebar defisit itu harus pula didasari upaya untuk mengungkit perekonomian domestik, baik dari sisi permintaan maupun produksi. “Pertumbuhan ekonomi pada 2021 diperkirakan di kisaran 3%-4%. Tetapi ini sangat tergantung penanganan covid-19 dan produktivitas stimulus ekonomi.” (Mir/X-3)
Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakni 5% hingga 6%.
Pembiayaan untuk proyek lain tidak sepenuhnya lagi mengandalkan keuangan negara.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel.
Dari APBN tahun 2021 telah dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved