Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara membekuk salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota Ternate. ASN ini dibekuk karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.
Peyidik BNNP Maluku Utara Ipda Mudzakir Syahdzuan, kepada wartawan di Kantor BNNP di Jalan Tugu Makugawene, Kalumata puncak, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, mengatakan ASN berinisial JS, 38, yang bertugas di bagian Umum Pemkot Ternate itu dibekuk oleh Tim BNNP. JS dibekuk di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara sedang membawa satu paket sabu.
"Tersangka kita bekuk di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada tanggal 28 Juli lalu, dengan menguasai narkotika jenis sabu atau (Methamphetamine) seberat 0,8 gram yang disembunyikan dalam saku celananya," ungkap Ipda Muzakir kepada wartawan, Kamis (27/8).
Baca Juga: ASN Penabrak Pesepeda Positif Konsumsi Sabu
Selain JS, BNNP Malut juga membekuk salah seorang kurir narkoba di lingkungan Perumahan PNS Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, pada 20 Agustus lalu, bernama
Thamrin Andres, 41.
"Tersangka Thamrin diamankan dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,16 gram yang disembunyikan dalam lipatan jahitan celana jeans biru yang digunakan oleh tersangka," ujar Ipda Mudzakir.
Ipda Mudzakir melanjutkan, kedua tersangka yang dibekuk itu salah satunya merupakan resedivis yakni Thamrin Andres, dengan kasus yang sama yang bebas dari lembaga pemasyarakatan pada 2016.
Baca Juga: Jadi Pengedar Sabu, 2 Oknum Polisi dan 1 ASN di NTT Ditangkap
Sementara itu, Kabag Umum BNNP Malut Fatahillah Syukur mengatakan, penangkapan tersangka penyalahgunaan narkotika ini merupakan komitmen lembaga yang dipimpin Heru Winarko, meski saat ini Indonesia Khususnya Maluku Utara dilanda wabah Covid-19.
"Meski kita dilanda wabah virus korona, semangat BNNP tidak pernah surut untuk terus melakukan peyelidikan dan penyidikan kasus tidak pidana narkotika," tegas Fatahillah.
Atas perbuatan mereka, dua pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu atau pasal 127 ayat 1 huruf a UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 9 tahun. (HI/OL-10)
Polisi menemukan kandungan narkotika pada jasad wanita berinisial YY (46) yang mayatnya ditemukan membusuk tanpa busana dalam kamar mandi
Manajemen Kloud Sky Dining & Lounge di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, memberikan klarifikasi terkait penggerebekan oleh Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu.
BNN memperingatkan masuknya narkoba jenis NPS di Indonesia.
Poengky mendorong tindakan tegas kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba.
Seringkali dijual dalam bentuk permen, coklat, atau kue kering, makanan yang mengandung ganja ini terlihat menarik bagi anak-anak, tetapi dapat menyebabkan bahaya serius.
UNIVERSITAS Nasional (Unas) melalui Komisi Disiplin (Komdis) bekerja sama dengan BNN Provinsi DKI Jakarta lakukan operasi bersama di lingkungan kampus, pada Selasa (27/12).
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved