Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan saat ini tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan APBN di sisa waktu tahun 2020 atau di semester II 2020.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah menggelontorkan dana sekitar Rp630 triliun di semester I 2020.
"Jadi sisanya kita harus mengumpulkan kurang lebih Rp900,4 triliun untuk memenuhi tahun 2020 ini," ungkapnya dalam video conference, Jumat (24/7).
Lebih lanjut, pemenuhan tersebut dikatakan akan didapatkan melalui berbagai cara. Salah satunya ialah melalui private placement lelang SBN dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp397,56 triliun.
Selain itu, Luky menegaskan bahwa pemerintah masih akan menerbitkan SBN ritel dengan target kurang lebih mencapai Rp35-40 triliun per dua minggu.
"Jadi bisa saja saat lelang SBN, kita cuma ambil Rp32 triliun. Nanti ada satu lagi, kita ambil Rp45 triliun bisa saja. Ini yang disebut oportunistik, kita fleksibel. Tapi kalau kita lihat selama satu semester, ratenya ada di Rp35-40 triliun," sambung Luky.
Luky juga menyebutkan bahwa pemerintah juga akan menerbitkan samurai bond, yang dikatakan sudah dieksekusi dengan nilai sebesar Rp13,5 triliun atau 100 miliar yen.
Terakhir, pemerintah juga akan mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Dia mengatakan bahwa pipe line untuk satu tahun, pemerintah akan mendapatkan kucuran dana sebesar US$7,3 miliar.
"Di semester I 2020, kita sudah meraih US$1,8 miliar, semester II indikatifnya, ini kita masih terus negosiasi dengan lender, dengan mitra kita. Itu indikatifnya sebesar US$5,5 miliar. Pinjaman proyek ini karena kondisi covid-19 dan ini proyeknya agak kecil dan kita tunda. Tapi di semester II kita akan meraih sebesar Rp24 triliun," pungkasnya. (E-3)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved