Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
STAF Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menilai gugatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kepada Erick Thohir dan PT Pertamina (Persero), sebagai gugatan yang tidak mendasar.
"Itu absurd banget gugatannya. Mereka membicarakan IPO, padahal belum ada IPO. Apa yang mau digugat? Masa yang digugat itu, kan aneh. Barangnya belum ada, kok sudah digugat," jelas Arya kepada wartawan, Rabu (22/7).
Lebih lanjut, dia mengatakan aset anak usaha Pertamina masih menjadi milik perseroan sebagai induk usaha.
Baca juga: Rencana IPO Anak Usaha, Pertamina: Masih Dikaji
"Dari dulu namanya aset anak perusahaan dimiliki Pertamina. Apakah mereka lupa kalau anak perusahaan Pertamina sangat banyak. Lalu, anak usaha itu asetnya milik siapa, ya milik pertamina. Bukan milik perusahaan asing. Makanya saya bilang absurd," pungkas Arya.
Dia menekankan tidak ada karyawan yang dirugikan dari struktur organisasi Pertamina saat ini. Sebab, keputusan struktur organisasi diputuskan oleh pemegang saham secara terbuka.
"Ini perusahaan, bukan organisasi. Kalau ormas, betul mungkin begitu cara menentukan kepengurusannya,” katanya.
Baca juga: Hapus Setengah Direksi Pertamina, Ini Alasan Erick Thohir
"Jadi mengada-ada juga. Kita siap saja dengan gugatan mereka. Karena kita tahu pasti bisa kalahkan," imbuh Arya.
Sebelumnya, FSPPB menilai Menteri BUMN Erick Thohir dan Pertamina telah mengeluarkan keputusan sepihak. Tidak hanya merugikan karyawan, namun juga mengalihkan aset dan uang negara yang dikelola perseroan.(OL-11)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
PERTAMINA (Persero) kembali membuka Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024 dan siap menerima karya jurnalistik terbaik dari insan media Indonesia
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
SEJUMLAH anggota partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi komisaris di perusahaan-perusahan BUMN.
Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terjadi lantaran tidak berjalannya prinsip GCG.
Sebanyak 13 bazar UMKM untuk Indonesia diagendakan sepanjang 2024 ini. Hal tersebut sebagai wujud pengembangan UMKM herbal nusantara.
KEMENTERIAN BUMN mengungkap modus yang digunakan anak usaha Indofarma sehingga menyebabkan penyimpangan dana hingga Rp470 miliar.
Grup marching band PosIND ini didatangkan langsung dari kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved