Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PADA Selasa (21/7) lalu, kasus positif covid-19 di Indonesia sudah mencapai 89.869 orang dan belum tahu kapan akan berakhir. Pandemi itu ikut memukul berbagai sektor termasuk dunia ekonomi, tidak sedikit pengusaha yang ingin mengajukan keringanan pajak.
Namun, Suhendro selaku pengusaha muda punya pandangan berbeda terkait permohonan keringan pajak kepada pemerintah. Pria berusia 30 tahun itu justru ingin membayar lebih demi untuk membantu meringankan beban pemerintah.
Baca juga: Peran Pajak di Tengah Pandemi Covid-19
"Saya rasa ini adalah kontribusi yang dapat kita (pengusaha) lakukan, belajar menjadi pahlawan tetapi tidak perlu sampai nyawa dipertaruhkan, cukup dengan bayar pajak, ini sesuatu hal yang luar biasa," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/7).
Selain bertekad membayar pajak lebih, pemilik akun Instagram @suhendrowang itu juga berupaya tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Bisnisnya meliputi building maintenance service, fire equipment, factory frozen food pempek, contractor BUMN, dan trading import.
"Kalau saja kita punya 100 karyawan, mereka punya istri dan anak, itu saja kita sudah membantu pemerintah untuk memberi kehidupan sekitar 300 orang," imbuhnya.
Demi melakukan hal itu, ia rela mengeluarkan sedikit uang tabungan untuk membayar gaji karyawannya yang sudah sekian lama ikut berjuang, sedemikian perhitungannya terhadap hal yang seharusnya bisa ditoleransi.
"Jika saat ini kita tidak bisa menjaga 5 karyawan, bagaimana Tuhan akan memberikan kepercayaan untuk menjaga 50 bahkan 500 karyawan? Inilah prinsip saya selama menjadi pengusaha. Saran saya, jika masih punya tabungan, gunakanlah tabungan untuk membayar gaji, jika tidak carilah pinjaman untuk membayar gaji karyawan," lanjut dia.
Baca juga: Ada Keringanan Pajak Untuk Penanganan Covid-19
Suhendro merasa bersyukur karena bidang usaha yang dijalaninya tidak terkena dampak terlalu besar. Ia berasumsi, omzetnya hanya berkurang sekitar 40%, sehingga masih bisa untuk mempertahankan semua karyawan yang ada, beberapa bidang usaha lain ada yang sampai mengalami penurunan omzet sebanyak 90%.
"Saat ini kondisi kita semua sedang susah. Marilah kita saling membantu satu sama lain supaya negara kita dapat melewati kesulitan yang ada," pungkasnya. (RO/A-3)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan angka PHK yang terjadi tiga kali lipat lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan, yakni 80 ribu orang.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengungkapkan Mukernas PKB menghasilkan dua rekomendasi, yakni internal dan eksternal.
UNILEVER berencana mengurangi sepertiga dari karyawannya di Eropa pada akhir 2025. Hal ini terjadi setelah diumumkan pada Maret bahwa raksasa barang konsumen tersebut akan memangkas biaya.
PEMERINTAH diminta fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved