Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional untuk mengatasi potensi sengketa pajak yang muncul. Pemerintah akan menarik dana-dana orang kaya dunia agar ditampung di Indonesia. Rencananya penempatan dana itu akan dibebaskan dari pajak.
Luhut menerangkan dari skema family office yang dia pelajari di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), bahwa penting adanya kepastian hukum yang didapat dalam proses penyelesaian sengketa antara wajib pajak lewat pengadilan arbitrase. Hakim tersebut harus memiliki sertifikasi internasional.
"Kami sedang berdiskusi saat ini terkait arbitrase. Kami dapat mengundang hakim internasional seperti dari Singapura, Abu Dhabi, atau Hong Kong," jelasnya dalam konferensi pers 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (31/7)
Baca juga : Amicus Curiae Bisa Jadi Pertimbangan MK dalam Putuskan Sengketa Pilpres
Luhut menyampaikan putusan arbitrase merupakan tingkat akhir atau final dan langsung mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat digugat kembali. Dengan begitu, investor bakal mendapat kepastian hukum saat berbisnis di Indonesia. Pasalnya, selama ini investor mengeluhkan soal ketidakpastian hukum di Indonesia.
"Setelah mereka (hakim) memutuskan, tidak ada lagi banding, jadi selesai. Saya pikir ini memberikan kepastian hukum di negara ini," ucap Luhut.
"Beberapa kelemahan yang masih dihadapi Indonesia adalah ketidakpastian hukum yang dikatakan oleh orang-orang. Jadi, semoga dengan ini kita bisa menjawab ketidakpastian hukum ini," tambahnya.
Rencananya, pemerintah meresmikan family office yang diperuntukkan bagi kalangan konglomerat atau investor kakap pada Oktober mendatang. Saat ini pemerintah masih menyiapkan regulasi mengenai aset asing, perancangan sistem perpajakan, penyedia jasa manajemen aset dan lainnya terkait family office.
"Kami sedang membahas ini semua dan kami berharap dapat melihat hasilnya sebelum Oktober," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Kebijakan pemerintah membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik dana-dana orang kaya dunia ke Indonesia dinilai bisa berdampak buruk.
EKONOM dari Indef, Ariyo DP Irhamna menilai rencana membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik investor asing yang memiliki potensi pencucian uang.
Luhut Pandjaitan mengungkapkan pemerintah akan membangun family office atau kantor keluarga untuk menarik dana-dana orang kaya dunia agar ditampung di Indonesia.
Terkait kejanggalan putusan pembebasan atas Ronald Tannur, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan hakim seharusnya mempertimbangkan seluruh alat bukti.
Seorang hakim federal membatalkan kasus dokumen klasifikasi terhadap Donald Trump, sebuah keputusan yang mengejutkan dan menghapus salah satu tantangan hukum yang dihadapinya.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berharap majelis hakim Tipikor objektif dan tidak baper dalam menyidang Gazalba Saleh.
APARAT penegak hukum (APH) yang memiliki perspektif gender dan sensitivitas terhadap korban, sangat dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
Mahkamah Agung, Senin, mengeluarkan keputusan bersejarah yang memberikan Donald Trump imunitas sebagian dari kasus pemalsuan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved