Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter menilai bahwa mandeknya penyaluran anggaran covid-19 dikarenakan penggunaan data dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang lambat dan tidak update.
Maka dari itu, dia menyarankan pemerintah untuk memfokuskan data khususnya penerima bantuan sosial kepada satu lembaga untuk mengkoordinasikan data tersebut.
"Data terkini penerima bantuan sosial sampai sekarang masih belum up to date dan ada di banyak K/L, sehingga perlu ada lembaga yang mengatur bantuan sosial dari seluruh lembaga, kementerian maupun sumbangan secara terpusat," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (30/6).
Lebih lanjut, Chris juga menekankan bantuan pemerintah pada sektor usaha juga harus menggunakan mekanisme negative list dalam ketentuan subsidi pajak.
Pasalnya saat ini ketentuan subsidi pajak menggunakan mekanisme positive list sehingga banyak sektor yang dikatakan tidak menerima bantuan.
"Jadi, nantinya yang diatur hanya yang tidak berhak dibantu, sisanya semua harus dibantu," sambung Chris.
Baca juga: Presiden: Segera Salurkan Anggaran secara Cepat
Selain itu, Chris juga mengomentari terkait pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang dikatakan masih belum efektif.
Menurutnya saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan lagi rapid test, tapi ketersediaan PCR dan swab test di seluruh pelosok Indonesia.
"Juga kemampuan daya tampung rumah sakit, termasuk ruang isolasi harus dipeecepat. Karena itu akan makan waktu yang cukup lama, maka bantuan sosial harus segera berjalan. Baik kepada seluruh masyarak yang terkena dampak atau seluruh sektor dunia usaha yang terkena dampak," pungkasnya. (A-2)
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Anta Ginting dinilai layak untuk menjadi Ketum Kadin DKI.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan bahwa pihaknya akan melindungi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari gempuran barang impor ilegal.
Kadin Indonesia merupakan satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan undang-undang.
Ikhwan Primanda mendorong perusahaan-perusahaan rintisan (startup) membantu industri kecil naik kelas menjadi industri menengah dengan penggunaan teknologi
Calon ketua umum kadin bertekad ciptakan pengusaha baru
SEBAGAI upaya melindungi industri dalam negeri dari banjirnya produk impor ilegal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) impor ilegal
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved