Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter menilai bahwa mandeknya penyaluran anggaran covid-19 dikarenakan penggunaan data dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang lambat dan tidak update.
Maka dari itu, dia menyarankan pemerintah untuk memfokuskan data khususnya penerima bantuan sosial kepada satu lembaga untuk mengkoordinasikan data tersebut.
"Data terkini penerima bantuan sosial sampai sekarang masih belum up to date dan ada di banyak K/L, sehingga perlu ada lembaga yang mengatur bantuan sosial dari seluruh lembaga, kementerian maupun sumbangan secara terpusat," ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (30/6).
Lebih lanjut, Chris juga menekankan bantuan pemerintah pada sektor usaha juga harus menggunakan mekanisme negative list dalam ketentuan subsidi pajak.
Pasalnya saat ini ketentuan subsidi pajak menggunakan mekanisme positive list sehingga banyak sektor yang dikatakan tidak menerima bantuan.
"Jadi, nantinya yang diatur hanya yang tidak berhak dibantu, sisanya semua harus dibantu," sambung Chris.
Baca juga: Presiden: Segera Salurkan Anggaran secara Cepat
Selain itu, Chris juga mengomentari terkait pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang dikatakan masih belum efektif.
Menurutnya saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan lagi rapid test, tapi ketersediaan PCR dan swab test di seluruh pelosok Indonesia.
"Juga kemampuan daya tampung rumah sakit, termasuk ruang isolasi harus dipeecepat. Karena itu akan makan waktu yang cukup lama, maka bantuan sosial harus segera berjalan. Baik kepada seluruh masyarak yang terkena dampak atau seluruh sektor dunia usaha yang terkena dampak," pungkasnya. (A-2)
Capaian tersebut masih dalam kategori normal karena pada awal tahun mayoritas perangkat daerah masih berada dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
KADIN, Takeda, dan Bio Farma luncurkan SIAP Lawan Dengue untuk perkuat K3 dan produktivitas perusahaan dari risiko demam berdarah di Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan memiliki potensi besar sebagai penggerak baru ekonomi nasional.
Menurut dia, kenaikan harga energi serta gangguan rantai pasok menjadi faktor yang menekan aktivitas industri.
SEBANYAK 11 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Indonesia dan Jepang resmi diteken dalam forum Indonesia-Japan Strategic Partnership Forum.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, menyatakan bahwa pemerintah tengah bersiap menghadapi investigasi yang dilakukan oleh USTR.
Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya pelaku usaha mencermati skema tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved