BUMN Konstruksi Ganti Direksi

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melanjutkan tren perombakan jajaran direksi di perusahaan pelat merah. Kali ini giliran PT Hutama Karya yang mengalami bongkar pasang deretan pimpinan perusahaan.

Berdasarkan informasi yang diterima, Erick mengangkat Budi Harto menjadi direktur utama perseroan menggantikan Bintang Perbowo. Budi sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Adhi Karya.

“Ya, ada perubahan jajaran direksi,” sebut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam pesan singkatnya, Jumat (5/6).

Selain Budi Harto yang menjadi direktur utama, jajaran direksi PT Hutama Karya kini diisi oleh Aloysius Kiik Ro (wakil direktur utama), Suroto, Ferry Febrianto, Novias Nurendra, Mohammad Erry Sugiharto, dan Hilda Savitri (direktur).

Sementara itu, Dewan Komisaris PT Hutama Karya diisi oleh Budiman (komisaris utama), Muhammad Lukman Edy (wakil komisaris utama, merangkap komisaris independen), Achmad Gani Ghazali A, Susdiyarto, Chairiah, Musyafak (komisaris independen), dan Wahyu Muryadi (komisaris independen).

Pada kesempatan terpisah, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2019 yang digelar Kamis (4/6), PT Pembangunan Perumah­an (Persero) Tbk juga memperbarui struktur organisasinya.

Jajaran direksi kini diisi oleh Novel Arysad (direktur utama), Agus Purbianto, Yul Ari Pramuraharjo, Anton Satyo Hendriatmo, M Toha Fauzi, dan Eddy Herman Harun.

Duduk sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen, Andi Gani Nena Wea, Nur Rochmad (komisaris independen), Sumardi, Ernadhi Sudarmanto, Loso Judianto, dan Hedy Rahadian.

Dalam RUPST itu juga dilaporkan perolehan pendapatan usaha sebesar Rp24,65 triliun dengan laba bersih mencapai Rp1,2 triliun. Dari laba itu, disetujui pembagian dividen tunai (dividend payout ratio) sebesar 22,5% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk setara Rp33,842 per lembar saham untuk 2019.

“PTPP akan membayar dividen tunai tahun buku 2019 sebesar Rp209 miliar atau setara Rp33,842 per lembar saham kepada para pemegang saham. Usulan tersebut telah disetujui dan disahkan dalam RUPST sehingga dapat dibayarkan oleh perusahaan pada awal Juli 2020,” tutur Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PP Agus Purbianto dikutip dari keterangan resminya. (Mir/E-2)