Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran APBN 2020 yang dikatakan akan melebar hingga 6,27% dari PDB (Produk Domestik Bruto) akibat pandemi covid-19 di Indonesia yang belum usai.
Angka ini tercatat melebar dari proyeksi sebelumnya dalam Perpres 54/2020 yang sebesar 5,07% dari PDB. Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran pemulihan ekonomi ditengah pandemi membuat belanja negara kian membengkak.
"APBN akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun atau 6,27%, dalam rangka menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan covid-19 dan diharapkan bisa pulih kembali," ungkapnya dalam video conference, Senin (18/5).
Sri Mulyani menjelaskan secara rinci, pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun menjadi Rp1.691,6 triliun. Penerimaan perpajakan juga diproyeksikan akan turun menjadi hanya Rp1.404,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun menjadi Rp286,6 triliun.
Baca jugo :Faisal Basri: Cetak Uang Rp600 T Berhasil jika Dipimpin Dewa
Sementara belanja negara tercatat semakin meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Dimana belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun, namun Transfer ke Daerah dan Dana Desa turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun.
"Belanja negara telah dialokasikan dalam penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik enam menjadi Rp3,5 triliun, serta bansos (bantuan sosial) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun," pungkas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah.
Tak hanya itu, dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun. (OL-2)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved