Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati segera menyampaikan perkembangan perubahan asumsi makro dan postur APBN 2020 akibat pandemi covid-19 yang digunakan sebagai landasan penyusunan KEM-PPKF 2021.
Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Komisi XI DPR dengan rincian perubahan pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan negara untuk tahun 2020 yang diatur oleh Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rinciang APBN Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai turunannya.
“Mengenai perubahan tahun 2020 ini yang begitu cepat dan konstan, maka di sini disebut kualifikasi, perubahan asumsi makro yang kita pakai untuk penyusunan KEM-PPKF. Nanti kalau sesudah masa sidang selanjutnya akan ada rapat kerja lagi, DPR mau menanyakan kepada kami update dari asumsi makro, maka kami bisa presentasi lagi”, kata Menkeu dalam Raker Komisi XI DPR bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Kepala BPS secara virtual, di Jakarta, Rabu (6/5), seperti dilansir keterangan resmi, Jumat (8/5).
Baca juga: RI masih Menjadi Tujuan Investasi Global
Dalam kesempatan tersebut, disepakati juga bahwa Menkeu akan menyampaikan perkembangan perubahan APBD dalam rangka penanganan covid-19 dan dampaknya agara selaras dengan prioritas dan kebijakan penanganan covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran bersama. Jadi kami bisa menyampaikan berapa APBD yang sudah berubah, berapa untuk covid, karena kami dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan (penyelerasan)”, ujar Menkeu.
Menkeu menutup dengan mengucapkan terima kasih kepada Komisi XI atas kerja sama dan dukungan pada langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menghadapi situasi pandemi covid-19.(Tup)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved