Kemenkeu: Program BLT Masih Finalisasi

PEMERINTAH telah meminta agar seluruh kementerian, lembaga serta pemerintah daerah untuk merealokasi anggaran yang tidak prioritas untuk penanganan pencegahan covid-19.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyebutkan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa-desa menggunakan hasil realokasi dana desa yang disalurkan pemerintah.

"Kami telah menyiapkan kebijakan yang akan dirilis, yaitu memberikan serupa dengan bansos dengan memberikan tambahan dana bagi keluarga miskin di desa yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, karena kadang ada data yang tidak tercover," ujar Astera melalui video conference, Rabu (8/4).

Ia menyebutkan, hingga saat ini pemerintah telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 5,8 juta kepala keluarga yang layak untuk mendapatkan BLT tersebut. Rencananya, setiap kepala keluarga akan mendapatkan dana sebesar Rp600 ribu per bulannya selama 3 bulan.

Akan tetapi, jumlah penerima dan besaran dana yang diberikan masih dapat berubah lantaran pendataan masih terus dilakukan.

"Pemerintah akan mendata, menurunkan relawan untuk medata keluarga mana yang layak unutk mendapatkan ini. Proses ini juga akan melibatkan pemda sehingga ada data yang lengkap," imbuh Astera.
"Kita tidak akan menunngu semua selesai, jadi daerah yang terdampak akan jadi prioritas, misal di Pulau Jawa akan jadi prioritas. Dengan kebijakan itu, diharapkan masyarakat desa akan mendapatkan bantuan yang hampir setara dengan masyarakat lain yang menadaptkan program bansos lain," sambungnya.

Menurutnya, penyaluran BLT sebisa mungkin dilakukan pada April 2020. Itu ditujukan agar masyarakat miskin tetap memiliki daya beli meski pandemi covid-19 menggerus perekonomian. Astera menyebutkan, untuk program BLT ini setidaknya dibutuhkan dana sekitar Rp24 triliun. Namun, ia menegaskan, angka itu belum pasti karena jumlah penerima masih dalam pendapataan lebih lanjut.

Baca juga: Hadang Dampak Covid-19,PUPR Percepat Program Padat Karya Tunai

Astera juga mengungkapkan, belum ada rencana untuk menambah atau mengurangi besaran dana desa karena sebagian dipakai untuk BLT. 

"Dana desa memang tidak dilakukan pengurangan tapi kegiatan dan fokusnya diubah, ada penambahan menu untuk bansos yaitu BLT," terangnya.

Diketahui pemerintah menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp72 triliun. Skema penyalurannya pun telah diubah menjadi 40-40-20 untuk mempercepat penyerapan belanja.

Akan tetapi, penyaluran dana desa hingga Maret 2020 baru tersalurkan 13% atau Rp9,3 triliun dari total yang dianggarkan. Itu setara dengan 23% dari pagu penyaluran tahap I sebesar Rp28 triliun. (A-2)