Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DPD RI mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga stok kebutuhan konsumsi masyarakat terkait dampak wabah corona atau Covid-19.
Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattaliti menyampaikan terdapat dua strategi untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil dengan baik, yaitu melalui Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) dan Bantuan Sosial (Bansos}
“Bansos tahap pertama perlu segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Strategi ini untuk menjaga tingkat konsumsi di masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil,” kata Lanyalla lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/3)
Dua strategi tersebut perlu dikucurkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan melawan dampak dari ekonomi yang lesu. Lanyalla menilai kedua bantuan tersebut sebaiknya segera dicairkan oleh pemerintah sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5%.
Selain perekonomian masyarakat, menurut Lanyalla, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para pekerja harian lepas yang terdampak wabah corona.
Para pekerja harian lepas yang masuk kategori masyarakat kurang mampu ini perlu mendapat bantuan khusus dari pemerintah.
Bantuan tersebut dapat diambil dari Dana Insentif Daerah (DID) yang selama ini rutin diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan secara tepat sasaran.
"Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan khusus yang dibayarkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah harus secara penuh dan tepat sasaran," ujar Lanyalla, yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini.<br><br>
Wabah corona juga dinilainya bisa mempengaruhi stok komoditas pangan di masyarakat. Hal tersebut dinilai Lanyalla akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu dalam mengkonsumsi bahan pangan.
Kartu Prakerja Jadi Stimulus Ekonomi
“Pemerintah diharapkan membuat posko pangan murah di setiap kelurahan untuk keluarga tidak mampu. Tentunya yang sudah dinyatakan wilayah karantina terbatas,” imbuhnya.
Lanyalla juga mengharapkan pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menangkal dampak yang diakibatkan oleh Covid-19
Salah satu stimulus yang dapat diberikan adalah keringanan pajak, yang meliputi keringanan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25, serta percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Hal tersebut dapat diberikan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Khusus untuk insentif PPN tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi akibat meluasnya wabah corona.
"Dalam pengurangan PPN ini tentunya pemerintah akan kehilangan penerimaan pajak yang cukup besar. Namun, hal tersebut perlu diambil di tengah kondisi ekstrem ini untuk menghindari hal yang lebih buruk lagi," pesan Lanyalla. (Ant/E-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved