Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, saat ini pihaknya tengah memetakan jumlah subholding atau klaster perusahaan pelat merah. Pembentukan subholding itu bertujuan agar pengelolaan perusahaan menjadi lebih solid.
Sebanyak 142 perusahaan BUMN nantinya akan digabungkan ke dalam 15 subholding yang ditangani kedua wakil menteri (wamen) BUMN, kemudian setiap wamen akan mengelola tujuh subholding. Sementara itu, satu subholding tersisa akan terdiri atas BUMN dead-weight, yakni perusahaan yang tidak sehat.
"Ya, kira-kira 15 (subholding), tapi belum selesai. Ini lagi di-mapping karena tidak mungkin wamen-wamen, termasuk saya, mengontrol 142 perusahaan. Belum tambah lagi perusahaan anak, cucu, dan cicit," ungkap Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dengan melakukan pemetaan, bisnis BUMN dapat lebih terkontrol dan kompetitif sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara.
"Kami mau ada fokus bisnisnya supaya lebih terkontrol dan bisa lebih kompetitif, value chain-nya nyambung, dan menciptakan expertise dan bersaing," katanya.
Erick menjelaskan perusahaan BUMN yang masuk golongan dead-weight akan di-review lagi terkait kebijakan merger atau likuidasi. Dalam review itu akan dipetakan BUMN yang secara bisnis tidak sehat, tetapi secara fungsinya sangat berkaitan dengan penugasan negara.
Dia menambahkan, terkait kebijakan merger dan likuidasi pihaknya membutuhkan review dari komisaris perusahaan BUMN. Hal ini mengingat komisaris merupakan perwakilan pemegang saham yang lebih paham kinerja perusahaan BUMN dan anak usahanya.
Erick mencontohkan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. yang saat ini sudah siap untuk membubarkan lima anak usahanya. Hal itu bukan atas dasar permintaannya, melainkan berdasarkan hasil review dewan komisaris Garuda sendiri.
"Proses likuidasi ini dari komisaris dan direksi karena kan mereka yang bisa melihat duluan apa saja yang tidak efisien. Jadi, diutamakan direksi dan komisaris yang mengambil keputusan karena mereka yang mengurus day to day," pungkasnya. (Van/E-3)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved