Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat APBN 2020 mengalami defisit sebesar Rp36,1 triliun pada akhir Januari. Besaran defisit itu setara 0,21% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Realisasi ini lebih rendah daripada defisit anggaran periode yang sama pada 2019 sebesar Rp45,1 triliun," kata Menkeu dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan defisit anggaran terjadi lantaran belanja negara mencapai Rp139,8 triliun, sementara pendapatan negara sebesar Rp103,7 triliun.
Pendapatan negara itu terdiri atas penerimaan perpajakan Rp84,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp19 triliun.
"Pendapatan negara ini sudah terealisasi 4,6% dari target meski sedang terjadi perlemahan situasi global," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, belanja negara mencakup realisasi belanja pemerintah pusat Rp71,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp68,4 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp30,9 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga Rp40,6 triliun.
"Belanja negara, yang terealisasi 5,5% dari target, telah memberikan stimulus ke perekonomian," ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan, pada awal 2020 pembiayaan utang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu hanya Rp68,2 triliun.
Pembiayaan utang itu tumbuh negatif 44,6% karena penerbitan obligasi pemerintah pada periode akhir Januari 2019 yang mencapai Rp123 triliun.
"Pemerintah terus menjaga kredibilitas APBN dengan meningkatkan pendapatan negara secara optimal, melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran, serta mengelola pembiayaan yang prudent dan akuntabel," ujar Sri Mulyani. (Mir/Ant/E-2)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved