Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir serius mendukung program-program Kementerian Pendidikan. Hal itu akan diwujudkannya dengan mengalokasikan 30% dana corporate social responsibility (CSR) BUMN untuk sektor pendidikan.
"Selama ini kan CSR ada beberapa ketagori. Kalau saya lihat boleh dong diubah. Kalau bisa CSR BUMN lebih ke pendidikan sampai 30%. Saya rasa itu suatu (hal) yang baiklah," ungkapnya seusai mengikuti acara Program Penguatan Magang Mahasiswa Bersetifikat (PPMMB) BUMN, di Jakarta (12/2).
Erick mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung program Menteri Pendidikan Nediem Makarim yakni 'Merdeka Belajar'. Menurutnya, program tersebut sangat tepat bagi generasi milenial saat ini untuk mengembangkan kemampuan mereka. Program tersebut juga mendukung para generasi milenial seluruhnya baik yang di lembaga pendidikan formal maupun nonformal.
"Jumlah penduduk muda kita sangat besar dan rata-rata SMP. Kenapa kita tidak kontribusi di situ? Kita enggak mau seperti yang sudah-sudah bahwa BUMN tidak membangun eksositem yang sehat, misalnya punya universitas," lanjut Erick.
Baca juga: Fokuskan Fungsi BUMN Sebagai Lead Integrator
Di samping itu, BUMN perlu fokus ke sektor bisnisnya, sehingga universitas-universitas milik perusahaan pelat merah mestinya dikelola oleh pihak yang ahli di bidangnya.
Erick juga menambahkan bahwa saat ini daya serap tenaga kerja di perusahaan BUMN memang belum maksimal. Selain itu tidak adanya kemampuan mahasiswa yang sesuai kebutuhan perusahaan juga menjadi kendala.
Untuk itu, dia meminta antara perusahaan BUMN dan universitas perlu membangun sinergi. Dengan demikian, ada link and match yang bisa mendorong penyerapan tenaga kerja lebih maksimal ke depannya.
"Daya serapnya enggak maksimal, kita jangan membohongi diri sendiri. Yang kita lakukan juga bagian dari pembukaan lapangan kerja. Itu yang mau kita push," pungkasnya. (A-2)
Dalam rangka memperingati Hari Bumi, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali menanam 1.000 pohon di kawasan Hutan Bambu Sandan, Kabupaten Tabanan.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
KPK mendalami penampungan dana CSR dalam kasus korupsi Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Dugaan penyimpangan proyek dan aliran dana mulai terungkap.
Anggur laut merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan permintaan pasar yang terus meningkat.
PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari subholding gas PT Pertamina (Persero), meraih tiga penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Melalui interaksi langsung dengan siswa dan sekolah, Toyota Indonesia membuka ruang bagi lahirnya gagasan dari pemahaman kondisi lingkungan setempat.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved