NPL P2P Lending Naik 2 Kali Lipat, AFPI : Masih Aman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah dari perusahaan fintech Peer to Peer ( P2P)  lending pada Desember 2019 mencapai di level 3,65%. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat dar dari posisi Desember 2018 yang hanya sebesar 1,45%.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede mengutarakan tingginya NPL  P2P lending adalah hal yang wajar.  Pasalnya, saat ini industri fintech tengah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat.

“NPL itu tinggi karena fintech melayani yang unbank dan unserved. Sudah itu kita tidak pakai jaminan lagi. Jadi resikonya memang tinggi, kami industri yang bergerak di area industri (beresiko) tinggi,” ujarnya di Plaza Mutiara, Rabu (5/2).

Tumbur menilai tingkat NPL pada 2019 lalu masih terbilang aman. Penilaian ini bila dibandingkan dengan industri keuangan lainnya seperti perbankan, meski NPL fintech P2P lending memang terlihat lebih tinggi. Hal itu menurutnya bisa dipahami karena industri fintech P2P lending selama beroperasi tiga tahun terakhir tidak memiliki perangkat yang bisa digunakan untuk mengukur risiko.

Meski begitu, Tumbur menekankan, AFPI akan terus berupaya melakukan pemantauan terhadap tingkat NPL. Menurutnya, setiap platform pasti memiliki upaya dan strategi supaya NPL tidak tinggi. Tingkat NPL itu juga akan berpengaruh pada kepercayaan lender atau pemberi pinjaman.

“Tingkat NPL ini kita pun memantau, karena dampaknya ke masing-masing platform. Platformnya juga memiliki strategi tentunya tidak ingin NPL-nya tinggi. Karena lender-nya akan lari,” ujarnya kepada awak media.

Di sisi lain, lanjut Tumbur mengakui tingkat NPL yang baru mencapai 3,65% menjadi ukuran bahwa penetrasi platform P2P Iending masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini berarti, Tumbur melihat potensi penetrasi ke daerah baru masih sangat terbuka lebar. (Hld/E-1)