Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Menteri Keuangan Suahazil Nazara dilantik menjadi Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio dari kemenkeu. Pelantikan itu dilakukan dihadapan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali di gedung Mahkamah Agung, Senin (13/1).
"Berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 142/P tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, saudara telah diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris OJK Ex-Officio dari Kementerian Keuangan," ujar Hatta.
Pelantikkan Suahasil dilakukan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Wakil Menteri Keuangan sebelumnya, Mardiasmo. Seusai dilantik, Suahasil menyampaikan akan langsung mengikuti perkembangan kerja-kerja OJK
"Tentu saya akan memulai dengan mengikuti rapat yang dilakukan OJK, mulai ikut memantau tugas OJK, kan melakukan pengawasan, ikut juga melakukan pengawasan di tingkat DK dan juga setiap satu persatu apa yang telah dilakukan OJK dan bagaimana penguatan lebih lanjut ke depan supaya pengawasan OJK itu in line dengan kebijakan sektor keuangan di Indonesia, in line dengan kebijakan fiskal dan kemudian bisa kita lakukan pengawasan yang baik untuk sektor keuangan," tutur Suahasil.
Dengan dilantiknya Suahasil, maka anggota Dewan Komisioner OJK telah lengkap menjadi sembilan orang. Kesembilan orang itu berasal dari tujuh orang hasil seleksi dan dua lainnya merupakan Ex-Officio dari Bank Indonesia dan Kemenkeu.(Mir/OL-09)
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menunjuk Dody Budi Waluyo sebagai anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia dan dilantik di Mahkamah Agung RI pada 25 September 2019.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, pihaknya tidak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk memberikan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan peningkatan batas maksimum pinjaman fintech lending untuk sektor produktif menjadi Rp10 miliar.
BRI Insurance berhasil menorehkan prestasi dengan memboyong tiga penghargaan di acara 25th Insurance Award 2024.
OJK mengungkapkan total tabungan di program Satu Pelajar Satu Rekening (Kejar) mencapai Rp32,84 triliun. Jumlah ini berasal dari 57,05 juta peserta.
Sejumlah perusahaan sudah memiliki syarat yang cukup untuk terjun ke bursa, baik dari sisi keuangan maupun tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved