Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji akan melindungi Dirut PT Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko selama penyelidikan kasus keuangan perseroan.
“Beliau harus kita jaga. Jangan sampai ada tekanan karena pasti banyak pihak yang tidak suka kasus Jiwasraya terbongkar. Beliau yang mengungkap kebobrokan di tubuh Jiwasraya,” kata Erick di Jakarta, kemarin.
Jiwasraya terbelit keuangan dan tidak mampu membayar klaim polis sebesar Rp12,4 triliun di periode Oktober-November 2019. Hexana mengungkap sengkarut Jiwasraya terjadi sejak beberapa tahun lalu. Dia baru mengetahui problem itu setelah memimpin pada akhir tahun lalu.
Hexana juga mengaku tidak menemukan hasil audit keuangan perusahaan yang kredibel dalam lima tahun terakhir. Hanya audit BPK pada 2015 yang menurutnya layak dipercaya.
Kapuspen Kejagung Mukri mengungkapkan pihaknya akan memanggil 20 saksi terkait kasus Jiwasraya. “Insya Allah setelah tahun baru ini kami akan running. Sekitar 20 saksi akan dipanggil.”
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan dirinya tidak melindungi Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo dengan memberikan jabatan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di KSP.
“Saya jelaskan bahwa Pak Harry kami rekrut setelah keluar dari Jiwasraya. Kalau beliau ada kaitan dengan peristiwa Jiwasraya, beliau wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Penegak hukum memiliki hak melakukan langkah hukum. Jadi, tidak ada Moeldoko melindungi. Istana melindungi,” ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel memastikan parlemen akan memaksimalkan fungsinya dalam bidang pengawasan untuk penanganan kasus Jiwasraya. Penyelesaian kasus Jiwasraya harus mengutamakan prinsip win-win solution antara Jiwasraya dan pemegang polis.
“Pembahasan sampai tuntas sambil memikirkan langkah penyelematan,” ungkap Gobel.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menilai semua pihak harus diperiksa untuk menuntaskan persoalan Jiwasraya. “Bukan hanya direksi dan komisaris lama, melainkan para pemain di pasar modal. Siapa pejabat OJK yang waktu itu mengawasi?” (Pra/Iam/Cah/Uta/X-3)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
PT Asuransi Jiwa IFG menegaskan komitmennya dalam menjalankan amanah pengelolaan polis hasil restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya melalui pembayaran klaim dan manfaat asuransi.
OJK mengatakan proses likuidasi PT Asuransi Jiwasraya berjalan sesuai rencana. Hampir seluruh polis telah berhasil direstrukturisasi dan dialihkan ke IFG Life.
Tessa mengatakan, laporan itu masih pada tahap penelaahan. Hingga kini, masalah yang diadukan itu belum naik ke tahap penyelidikan, maupun penyidikan.
Temuan BPKP mengungkap terdapat kerugian sebesar Rp 204,3 miliar dan hasil investigasi terdapat fraud Rp 257 miliar.
KPK diharap tidak mengabaikan aduan tersebut. Penindakan dinilai bentuk dari pembersihan perilaku rasuah di Indonesia.
Pujiyono menerangkan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal denda damai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved