Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir November 2019 mencapai Rp368 triliun atau 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka itu naik jika dibandikan dengan defisit Oktober 2019 yang tercatat Rp289,1 triliun atau 1,8% terhadap PDB.
Meski begitu, defisit di November diyakini akan menurun pada akhir tahun. Sebab, hingga 13 Desember 2019 Kemenkeu mencatat defisit sebesar 2,21% terhadap PDB.
"Penurunan itu disebabkan karena adanya kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak serta optimalisasi belanja. Sampai akhir tahun pasti ada penurunan, kita lihat dua minggu lagi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12).
Baca juga: Negara Dirugikan Rp647,5 Miliar
Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir November mencapai Rp1.677,11 triliun atau 77,46% dari target APBN sebesar Rp2.165,1 triliun.
Pendapatan itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp362,77 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,95 triliun.
"Meskipun pertumbuhan sempat tertekan di Triwulan III, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami rebound dengan kembali meningkat di bulan Oktober dan November," jelas Menkeu.
Sementara belanja negara hingga akhir November tercatat Rp2.046,0 triliun atau 83,1% dari target APBN sebesar Rp2.461,1 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.293,2 triliun atau 79,1% dari target APBN Rp1.634,3 triliun dan TKDD Rp752,8 triliun atau 91,1% dari target APBN Rp826,8 triliun.
"Belanja ini meningkat memang karena didukung penyaluran transfer ke daerah yang meningkat juga," terang Ani.
Realisasi TKDD itu meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp689,21 triliun dan Dana Desa Rp63,63 triliun. Angka tersebut naik 5% dibandingkan 2018 di periode yang sama. (A-4)
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved