Efisiensi tanpa Memotong Anggaran

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja negara harus efisien menghadapi lesunya ekonomi global yang berimbas pada penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak yang belum sesuai harapan.

"Dalam kondisi ekonomi melemah seperti ini, kami putuskan ambil efisiensi semaksimal mungkin dan melebarkan defisit supaya pengeluaran yang benar-benar kami yakin produktif bisa dikeluarkan," ujarnya dalam dialog terkait dengan terobosan APBN di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah tidak mengambil opsi pemotongan anggaran karena hal itu akan berdampak pada perekonomian Tanah Air.

Dia menjelaskan efisiensi tersebut sesuai dengan salah satu fungsi APBN, yakni alat untuk stabilisasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain stabilisasi, APBN, lanjutnya, juga berfungsi untuk alokasi dan distribusi yang tepat. Belanja yang seharusnya tidak perlu, kata dia, harus dikurangi, terutama menyikapi kondisi ekonomi global yang melemah.

Pelemahan itu telah berdampak ke Indonesia yang tumbuh melambat 5,02% pada kuartal ketiga tahun ini jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai 5,17%. Selain efisiensi, pemerintah juga melebarkan defisit akhir 2019 yang diperkirakan mencapai 2,2%.

"Kenapa (defisit) dinaikkan? Supaya belanja tidak kami turunkan karena pertumbuhan (ekonomi) global menurun. Pertumbuhan Indonesia kena imbas, penerimaan pajak tidak mencapai target," tandasnya.

Menteri Keuangan 2013-2014, Muhammad Chatib Basri, menyebutkan selama ini APBN Indonesia lebih pro-cyclical.

"Dalam arti kata, kalau pertumbuhan ekonomi dan pene-riman pajak turun, bujet dihemat. Padahal itu mestinya didorong," kata Chatib

Untuk itu, ia menganggap pemerintah perlu mengevaluasi APBN yang telah dijadikan alat untuk mendorong perekonomian Indonesia itu. Salah satunya dengan meninjau kembali belanja yang dilakukan melalui APBN.

"Orang selalu ngeluh karena enggak ada uang. Padahal ada beberapa yang uangnya besar, tapi gak ada impak. Contohnya transfer guru, alokasi daerah, uangnya itu ngendap. Jangan-jangan persoalannya itu bukan karena uangnya enggak ada, tapi desainnya," jelasnya.

Dua pedal

Bank Indonesia (BI) menyatakan kebijakan moneter dan makroprudensial akan tetap akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan mengantisipasi ancaman resesi kendati perekonomian Indonesia saat ini masih relatif terjaga.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, dari sisi bauran kebijakan moneter baik suku bunga, likuiditas, maupun nilai tukar, masih akan akomodatif. Dari bauran kebijakan makroprudensial pun begitu. "Jadi sekarang, dua pedal ini kita injak bersama dalam kondisi kita sekarang melihat perlu untuk mendo-rong pertumbuhannya," ujar Dody di sela-sela Seminar Economic Outlook 2020 di BEI, Jakarta.

Penurunan suku bunga terbuka sepanjang data menunjukkan perlunya penurunan itu. (Ant/E-1)