Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) tengah mencari cara untuk mengembalikan fungsi dan pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020.
Aspek yang akan menjadi fokus utama dalam pembenahan APBN yakni soal alokasi anggaran.
"Fungsi alokasi APBN antara pusat dan daerah ini tidak straight forward. Padahal kita ingin membuat harga menjadi lebih baik. Harga relatif jadi kunci yang lebih efisien," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat memberi sambutan dalam seminar bertajuk Terobosan APBN untuk Indonesia Maju di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).
Kemudian, aspek distribusi pemerataan keadilan, pada aspek ini kemenkeu sebagai bendahara negara harus mampu secara tepat dan adil dalam memberikan distribusi melalui fungsi APBN.
Dalam konteks ini, imbuh Suahasil, pemerintah akan mengoptimalkan penarikan pajak kepada mereka yang dirasa patut untuk dicatut pajaknya. Selain itu pemberian subsidi juga akan terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
Baca juga: Apindo Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2020 hanya 4,85%
Fungsi lainnya yakni APBN sebagai alat penyeimbang ketika perekonomian tengah lesu.
"Ketika perekonomian turun seperti sekarang sedang melemah, maka APBN berikan support. Kalau ekonomi tumbuh cepat, APBN rem. Tidak boleh APBN pro-cyclical, ketika ekonomi melemah APBN juga melemah," jelasnya.
Melalui pola pikir itu kemenkeu akhirnya memperlebar defisit hingga 2,2% sampai akhir tahun 2019. Pelebaran itu dimaksudkan sebagai cara untuk melawan tren pelemahan ekonomi global.
"Ekonomi melemah saat ini, kita ambil efisiensi semaksimal mungkin dan lebarkan defisit. Kalau ekonomi melemah dan APBN main potong dampaknya akan ada ke ekonomi kita," pungkas Suahasil. (A-4)
SERANGAN militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 yang akhirnya menyulut krisis geopolitik selama satu bulan ini telah menghasilkan dampak serius
WACANA pemotongan gaji pejabat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai logis sebagai langkah penghematan anggaran negara.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved