Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli disentil anggota DPR Charles Honoris gara-gara menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau BTP hanya "kelas Glodok" dan tidak layak menjadi petinggi BUMN.
"Kalimat RR (Rizal Ramli) bukan hanya tendensius, analoginya pun menurut saya dangkal sekali. Apa yang dimaksud dengan kelas Glodok?" tanya Charles di Jakarta, Selasa (19/11).
Bahkan, menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, pernyataan Rizal Ramli itu terkesan merendahkan warga Glodok, kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan elektronik.
Sebagai anggota DPR yang mewakili, salah satunya daerah Glodok, kata Charles, ia melihat warga Glodok sama mulianya dengan warga lain. Mau itu pedagang, karyawan, pekerja kasar, hingga pemuka agama pun banyak yang tinggal di Glodok.
Baca juga: Copot Deputi, Erick Ingin Birokrat Paham Masalah Korporasi
"Mungkin kontribusi mereka buat negara tidak kalah sama RR. Mungkin hanya lebih kencang RR saja teriaknya," sindir anggota Komisi I DPR itu.
Sebelumnya, menanggapi kabar penunjukan BTP sebagai komisaris utama Pertamina, Rizal Ramli menilai Presiden Jokowi hanya mencari masalah.
Selain pernah bermasalah dengan hukum, menurut Rizal Ramli, BTP tidak punya pengalaman korporasi.
Kalaupun Presiden Jokowi ingin keturunan Tionghoa menjadi pejabat BUMN, masih banyak eksekutif dari kalangan Tionghoa yang lebih baik, bukan kelas Glodok, kata Rizal. (OL-2)
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved