Soal Ahok Jadi Bos BUMN, Demokrat Singgung Status Eks Napi

PARTAI Demokrat buka suara soal kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan malah menyinggung aturan soal status eks narapidana menduduki jabatan publik.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan. (Antara)

Syarief menganalogikan semangat membatasi gerak eks narapidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sehingga, menurut dia, penunjukan pejabat publik juga harus selektif.

"Kalau saja pilkada diberlakukan demikian, itu menjadi contoh bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat memerhatikan faktor-faktor yang mendapatkan perhatian dari masyarakat," kata Syarief di Jakarta, Kamis (14/11).

Baca juga: Ahok Dapat Kursi BUMN, Gerindra Minta Erick Thohir Koordinasi KPK

Menurut dia, banyak kriteria yang harus dipertimbangkan dalam mengangkat pejabat pemerintah. Misalnya, soal integritas dan behaviour atau menyangkut perilaku seseorang.

"Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Syarief tak menjawab lugas Demokrat setuju atau tidak soal rencana penunjukan Ahok sebagai bos BUMN. Ia mengatakan semua keputusan terserah eksekutif. Ia hanya menjelaskan kalau proses penunjukkan pejabat publik tak boleh semata faktor kedekatan.

"Lagi-lagi kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behaviour, integritas di dalam memimpin bangsa ini," ujarnya. (Medcom.id/X-15)