Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengakui tawaran mengisi jabatan di BUMN kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah hasil koordinasi dengan Presiden Joko Widodo.
"Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kan pasti kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak. Karena itu, karena BUMN banyak menyangkut banyak kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi," imbuh Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/11).

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga. (MI/M Irfan)
Baca juga: Ahok Temui Erick Thohir, Ini Daftar Dirut yang Lowong di 4 BUMN
Sehingga, sambung dia, tawaran itu bukan semata-mata pilihan Menteri BUMN Erick Thohir.
Sementara, lanjutnya untuk pos yang akan dijabat Ahok nanti tetap melalui proses pada tim penilai akhir (TPA). Hal itu mengingat persyaratan terkait penunjukan direksi strategis BUMN. (X-15)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved