Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN subsidi listrik yang diajukan oleh Kementerian Keuangan dalam Postur Sementara APBN 2020 sebesar Rp54,8 triliun. Angka tersebut turun dari Rp62,2 triliun dalam RAPBN yang dibahas Panitia Kerja (Panja) pada 2-4 September 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah hal itu terkait pemangkasan.
“Tidak ada pemangkasan (subsidi listrik). Ini kan perubahan karena asumsi. Jadi kalau ICP (Harga minyak mentah Indonesia) yang tadinya US$65 per barel menjadi US$63 per barel, perhitungannya menjadi berubah,” jelasnya.
Baca juga: Ini Postur APBN 2020 yang Disetujui Banggar DPR
Menurut Menkeu, karena lifting dan cost recovery berubah, keseluruhan perhitungan terhadap subsidi-subsidi yang berhubungan dengan energi ikut berubah.
Namun, Sri Mulyani menekankan perubahan tersebut tidak berdampak menurunkan subsidi listrik.
“Yang dihitung itu cost produksinya menjadi turun. Jadi salah kalau dipikir ini adalah penurunan (subsidi). Ini tidak menurunkan apa-apa. Jadi tidak ada perubahan dari sisi policy-nya,” tutup Sri Mulyani.
Sebelumnya, Pemerintah dan DPR RI menyetujui pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA mulai 2020.(OL-5)
Terkait penugasan selanjutnya bagi Febrio dan Luky, Purbaya menyebut keduanya untuk sementara waktu belum dipindahkan ke posisi lain.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved