Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo menyebut proses pembentukan holding BUMN di bidang infrastruktur telah rampung. Kini, kata Bintang, pihaknya tengah menunggu kelanjutan proses tersebut dari pemerintah.
"Holding semua prosesnya sudah di Setneg (Sekretariat Negara). Tinggal ke Presiden dan itu sudah di luar kuasa kami," kata Bintang Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (5/9).
Adapun, dari pihaknya sendiri, Bintang mengatakan menyerahkan berbagai syarat pembentukan holding infrastruktur tersebut kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
"Kami sudah mempersiapkan apa yang sudah harus dilakukan, sudah disubmit Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan," ucapnya.
Baca juga: Peraturan Pemerintah tentang Holding Infrastruktur Segera Diteken
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah berproses membentuk holding infrastruktur. Holding ini nantinya akan diisi oleh sejumlah perusahaan-perusahaan BUMN.
Pembentukan holding tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional yang tengah dikebut pemerintah.
Dalam pembentukan holding infrastruktur tersebut, PT Hutama Karya ditunjuk sebagai leader. Adapun, sejumlah perusahaan BUMN lainnya yang terlibat dalam holding tersebut antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).(OL-5)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved