Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PT PP (Persero) Tbk membukukan kontrak baru sebesar Rp14,81 triliun sampai dengan bulan ke 6 tahun ini atau akhir Juni 2019. Pencapaian kontrak baru sebesar tersebut terdiri dari kontrak baru induk perseroan sebesar Rp.13,15 triliun dan anak perusahaan sebesar Rp.1,66 triliun.
"Manajemen optimis target kontrak baru perseroan sampai dengan akhir tahun akan tercapai sebesar Rp. 50 triliun,” ujar Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat melalui keterangan resmi, Rabu (21/8).
Menurut dia, beberapa proyek besar yang berhasil diraih perseroan sampai dengan Juni 2019, antara lain RDMP RU V Balikpapan Lanjutan di Kalimantan Timur sebesar Rp.5,88 triliun, Tol Indrapura–Kisaran di Sumatera sebesar Rp3 triliun, Smelter Kolaka tahap 1 dan 2 sebesar Rp700 miliar, Pesantren Mualimin Yogya sebesar Rp470 miliar dan pekerjaan tambah runway Bandara Soekarno Hatta seksi 1 sebesar Rp455,975 miliar.
Kemudian juga proyek Kereta Api Makassar Pare-Pare sebesar Rp450 miliar, Sapras SPBU Rest Area sebesar Rp334 miliar, Landmark Telkom Universe sebesar Rp292 miliar, RSUD Soreang sebesar Rp269 miliar, Infrastruktur Tol Bakauheni sebesar Rp235 miliar, dan lainnya.
Baca Juga: Selangkah Lagi, RI Punya Kesepakatan Dagang dengan Negara Afrika
"Sampai dengan Juni 2019, perolehan kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru PT PP dengan kontribusi sebesar Rp. 10,01 triliun atau 68%, disusul oleh swasta sebesar Rp. 3,61 triliun atau 24% dan APBN sebesar Rp. 1,17 triliun atau 8% dari total perolehan kontrak baru," papar Lukman.
Sedangkan, perolehan kontrak baru`berdasarkan jenis atau tipe pekerjaan, yaitu oil and gas sebesar 40%, gedung sebesar 24%, jalan dan Jembatan sebesar 22% dan industri sebesar 6% yang merupakan 4 kontributor utama dari portofolio kontrak baru PT PP sampai dengan Juni 2019 dengan total kontribusi sebesar 92%.
"Sisanya dikontribusi oleh Airport sebesar 3%, Kereta Api sebesar 3% dan Irigasi dan Power Plant, masing-masing sebesar 1%," pungkasnya. (OL-7)
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved