Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANGGOTA Ombudsman RI Laode Ida menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait kasus pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Jawa yang terjadi pada Minggu (4/8).
Dirinya mengungkapkan tim investigasi tersebut dibentuk atas inisiatif Ombudsman. Adapun, investigasi telah dimulai sejak hari ini. Untuk pengumuman hasil investigasi kepada masyarakat akan dilakukan Ombudsman pada tiga minggu ke depan.
"Ombudsman akan melakukan tugasnya. Tiga minggu kita sudah bisa lihat hasilnya seperti apa," kata Laode di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).
Laode menuturkan pihak Ombudsman akan melakukan investigasi dari sisi pelayanan publik, tata kelola organisasi serta kontunuitas pelayanan publik ke depan.
Baca juga: Komisi VII DPR RI Panggil Direksi PLN Terkait Pemadaman Massal
Adapun, secara rinci Laode menuturkan empat hal yang menjadi poin dalam investigasi tersebut. Pertama, yakni penyebab dari pemadaman listrik secara massal tersebut.
Kedua, Ombudsman akan menyelidiki tata kelola organisasi yang berlaku di PLN, baik dari pihak regulator maupun pengawas. Selanjutnya, terkait dengan sistem kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat.
Ketiga, terkait dengan sistem kompensasi dan terakhir mengenai upaya PLN dalam perbaikan jaringan untuk ke depannya.
Dirinya menuturkan investigasi dilakukan guna menyelidiki ada tidaknya maladministrasi dalam tubuh PLN guna meningkatkan pelayanan publik.
"Jangan sampai manajemen PLN lebih besar perhatiannya pada bidang bisnis dibanding pelayanan. Itu yang kita mau deteksi lebih jauh. Apakah Dirjen kelistrikan sebagai regulator dan pihak pengawas menjalankan tugasnya atau tidak," pungkasnya.(OL-5)
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons pemadaman listrik di Sumatra. Ia pastikan pemerintah akan mengevaluasi terhadap kejadian tersebut.
PT PLN (Persero) menyebut berhasil menormalkan kembali 100% pasokan listrik yang menyuplai 1,7 juta pelanggan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) setelah dalam 2 hari terakhir ada pemadaman.
Pemadaman listrik terjadi selama dua hari terakhir di hampir semua wilayah yang tergabung dalam sistem interkoneksi Sumatra, termasuk Provinsi Riau.
SEKITAR 1,5 juta pelanggan PLN di Sumatra Barat (Sumbar) terdampak pemadaman listrik, imbas gangguan transmisi SUTT 275 KV Lubuk Linggau-Lahat, Sumatra Selatan, kemarin.
PLN terus berupaya melakukan pemulihan pasca gangguan pada jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Linggau-Lahat, Sumatra Selatan
Badai tornado dan petir yang menghancurkan telah melanda Amerika Serikat, menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan listrik dan menyebabkan setidaknya 23 orang tewas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved