Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 11 area yang terdampak tumpahan minyak milik Pertamina yang terjadi di Blok Offshore North West Java (ONWJ) Laut Karawang, Jawa Barat. Area tersebut yakni 9 desa di Karawang, serta 2 desa di Bekasi.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, pihaknya berjanji memberikan ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak. Kata dia, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendata..
Nicke belum dapat menyebutkan berapa nominal ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat maupun stakeholder yang terdampak.
“Jumlah yang menetapkan bukan kami, itu pemerintah daerah, bupati. Itu kami tunggu verifikasi dari keputusan mereka," kata Nicke di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).
Saat ini, pihaknya telah menyediakan sebanyak 11 posko yang disebar di sekitar area terdampak untuk mempermudah masyarakat mengadu.
Menurut Nicke butuh proses verifikasi untuk mengklaim ganti rugi. Sebab, tidak semua warga yang mengaku terdampak tumpahan minyak langsung menerima ganti rugi.
"Ada prosedur buat kita dan verifikasi. Begitu ada pengaduan kita akan check and recheck dahulu. Kami tidak ingin ada yang dirugikan. Kami juga mengajak masyarakat membersihkan dan mereka mendapat kompensasi," ujarnya. (A-2)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved