Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KARGO gas alam cair (Liquefied natural gas/LNG) yang disuplai dari Muara Bakau berpotensi mengalami high inventory.Hal ini disebabkan oleh pembeli yang ditunjuk yakni Pertamina meminta perubahan jadwal pengapalan kargo pada Mei 2019.
"Perubahan tersebut akan berdampak terjadi potensi unmanageable high inventory di Kilang Bontang pada akhir Mei 2019," kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher dalam keterangan resminya, Selasa (21/5).
Mengantisipasi hal tersebut, SKK Migas telah berkoordinasi dengan para pihak yakni Pertamina dan Kilang Bontang selaku penjual, untuk melakukan mitigasi.
baca juga: Pasar Respon Positif Rilis KPU, IHSG Bertahan di Zona Hijau
"Mitigasi ini antara lain mendesak Pertamina untuk tetap mengambil kargo LNG Muara Bakau sesuai dengan jadwal, mempersiapkan hal teknis untuk menghindari unmanageable high inventory di Kilang Bontang, dan mencegah terjadinya penurunan suplai gas dari Muara Bakau," jelasnya.
Hingga saat ini SKK Migas terus berupaya melakukan mitigasi dan menjaga monetisasi gas bumi dengan maksimal, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pemerintah. (OL-3)
Proyek hilirisasi tahap kedua ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan nilai investasi mencapai Rp116 triliun.
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Di salah satu stasiun pengumpul migas, Nadia Silvia menjalankan tugasnya sebagai operator di Stasiun Pengumpul Bambu Besar Pertamina EP Field Subang.
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Jaksa Penuntut Umum menuntut lima terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dengan hukuman penjara antara 6 hingga 12 tahun
Pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik kebijakan penyesuaian harga tersebut kepada publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved