Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN BUMN belum mengeluarkan surat penugasan impor bawang putih kepada Perum Bulog. Karena penugasan belum terbit, perseroan pun belum bisa mendapatkan rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian dan izin dari Kementerian Perdagangan.
"Tata caranya harus melalui rekomendasi dan izin, sebelum ke sana, mesti ada penugasan dulu. Secara administrasi sekarang masih berproses," ujar Deputi Bidang Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro kepada Media Indonesia, Jumat (29/3).
Ekonom Perdagangan Internasional Universitas Indonesia Fithra Faisal menyebut pengadaan impor bawang putih yang dilakukan dengan menunjuk Perum Bulog sebaiknya tidak dilanjutkan.
Baca juga: Darmin Sebut Izin Impor Bawang Putih belum Keluar dari Kemendag
Pasalnya, perseroan mendapat keringanan yakni bisa mengimpor tanpa perlu melakukan tanam sebesar 5% dari total bawang putih yang didatangkan. Selain diskriminatif bagi swasta, kebijakan tersebut berpotensi bermasalah di dunia internasional sekaligus mendistorsi pasar nasional.
“Dalam hal ini pilihan paling bijak adalah menahan izin, baik dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan,” ujar Fithra melalui keterangan resmi, Jumat (29/3).
Ia juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk bersinergi dengan kedua kementerian tersebut guna mencari jalan keluar yang lebih tepat dari persoalan kurangnya pasokan bawang putih nasional.(OL-5)
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved