Menuju Indonesia Setara

KITA harus setuju bahwa kemiskinan bukanlah takdir buntu. Ini bukan hanya keyakinan kaum optimistis, melainkan juga bukti yang telah berulang. Bahkan orang paling papa sekalipun dapat menjadi miliarder.

Namun, bicara skala negara, jelas kita butuh jauh lebih dari optimisme untuk mengatasi kemiskinan. Di sisi lain, kita tidak juga bergantung pada program yang muluk nan rumit.

Memangkas kemiskinan ataupun jurang ketimpangan sesungguhnya berpangkal pada keberanian pemimpin. Mengapa demikian? Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keyakinan bahwa kemiskinan bukan tercipta dengan sendirinya. Seperti yang sudah dikatakan banyak pemikir dunia, kemiskinan dan ketimpangan ialah buatan manusia.

Kemiskinan lahir dari ketidakadilan yang terpelihara akibat keserakahan dan keegoisan segolongan orang. Oleh karena itu, langkah penanggulangan kemiskinan bukan derma atau pertolongan. Sudah menjadi tugas negara untuk mengatasi kemiskinan demi mencapai keadilan sosial.

Keberanian memberi keadilan itulah yang kini berusaha diperlihatkan Presiden Joko Widodo. Komitmen Presiden untuk mempersempit ketimpangan telah dikatakan sejak awal tahun ini.

Kini komitmen itu memang semakin mendesak untuk segera dilakukan terkait dengan kondisi Indonesia berbanding dunia. Pada laporan Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFID) yang dipaparkan di Jakarta, Kamis (23/2), negara ini dinobatkan sebagai negara keenam terburuk di dunia untuk ketimpangan ekonomi. Besarnya ketimpangan di Indonesia digambarkan melalui laporan bahwa kekayaan empat orang terkaya setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin di Tanah Air.

Lebarnya ketimpangan ini memang bukan tercipta baru-baru saja. Meski begitu, keberanian Presiden juga harus dibuktikan dengan pelaksanaan program-program kemiskinan dengan segera. Semakin lama ketidakmerataan pendapatan dibiarkan, semakin banyak pula permasalahan ekonomi, sosial, bahkan hukum terjadi.

Untuk perubahan segera itu, pemerintahan Jokowi telah mengagendakan berbagai program demi menggerakkan ekonomi rakyat hingga reformasi perpajakan.

Semakin tinggi pendapatan seseorang akan semakin tinggi pula pajak yang dibebankan. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak. Demikian dijanjikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Konsep pajak progresif memang bukan hal baru. Namun, keberanian penegakannya bisa jadi hal baru. Sebagaimana kita tahu selama ini, kepatuhan pada peraturan menjadi kelemahan dari pemerintah ke pemerintah. Ketika budaya penyelewengan telah bercokol dan didiamkan bertahun-tahun, pemerintahan Jokowi jelas harus bersiap menghadapi berbagai hadangan dari para kaum terkaya ataupun pemilik modal.

Tidak hanya bertumpu pada reformasi pajak, kita juga mendorong pemerintah membuktikan komitmen memberikan akses keuangan yang lebih besar kepada usaha-usaha rakyat. Mengapa pajak? Selain pajak, resep mempersempit liang ketimpangan ialah dengan pendidikan, ketenagakerjaan, inklusi keuangan, serta jaminan sosial. Pembiayaan sejumlah resep, seperti akses ke pendidikan dan jaminan sosial, diperoleh dari pajak. Itulah sebabnya bisa dikatakan, pajak menjadi kunci memperkecil jurang kesenjangan.

Pemerintah memang harus bekerja keras dan mesti meminimalkan ketimpangan ekonomi. Bila tidak, bukan tidak mungkin ketimpangan dijadikan isu untuk menggoyang pemerintahan. Lebih dari itu, bukankah menjadi tugas negara mewujudkan keadilan sosial demi Indonesia yang setara?