Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Spiral Kekerasan
28/4/2014 00:00
KEKERASAN di lembaga pendidikan kedinasan di negeri ini ibarat spiral, melingkar-lingkar tiada berujung.
Kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa seperti silih berganti diproduksi di berbagai lembaga pendidikan kedinasan. Sejak Maret 2000 hingga April 2014, setidaknya terjadi tujuh kasus kekerasan di lembaga pendidikan kedinasan, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), dan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN). Bila ditelusuri ke belakang, pastilah jumlah kekerasan yang terjadi di sana jauh lebih banyak lagi.
Kasus kekerasan paling mutakhir menimpa mahasiswa STIP Dimas Dikita Handoko yang tewas dipukuli delapan seniornya pada Sabtu (26/4). Rangkaian tindak kekerasan itu juga menyebabkan enam mahasiswa lainnya mengalami cedera.
Polisi telah menangkap delapan senior pelaku kekerasan. Ketegasan hukum terhadap mereka yang melakukan kekerasan tanpa hak memang harus diterapkan tanpa ampun demi menghadirkan efek jera. Namun, yang lebih penting ialah mencari akar tunjang persoalan kekerasan tersebut.
Kekerasan seperti telah melekat dalam pendidikan tinggi di lembaga kedinasan. Atas nama disiplin, mereka seolah memasukkan kekerasan dalam kurikulum mereka.
Celakanya, kontrol lembaga pendidikan terhadap kedisiplinan peserta didik amat rapuh sehingga penerapannya berlebihan dan melampaui batas. Pada akhirnya kekerasan seperti telah menjadi kultur yang dipraktikkan sehari-hari.
Bukti lemahnya kontrol ialah dibiarkannya para senior menerapkan disiplin berlebihan yang sering kali disertai kekerasan kepada para junior. Ketika junior naik tingkat menjadi senior, mereka menerapkan kekerasan itu pada mahasiswa baru.
Terjadi semacam tali-temali balas dendam. Inilah bukti bahwa kekerasan hanya menghasilkan kekerasan baru. Itulah yang disebut spiral kekerasan.
Kekerasan tentu saja jauh, sangat jauh, dari proses dan tujuan pendidikan. Pendidikan semestinya membebaskan. Namun, pendidikan tinggi di lembaga kedinasan justru mengungkung peserta didik dalam penjara disiplin yang disertai kekerasan di luar batas.
Lembaga pendidikan kedinasan biasanya berada di bawah kementerian terkait. IPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri, STIP di bawah Kementerian Perhubungan, dan STSN di bawah Kementerian Pertahanan.
Lembaga pendidikan kedinasan tersebut harus meninjau kurikulum mereka. Mereka semestinya melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara lebih aktif sebagai kementerian yang dianggap berkompeten mengurusi pendidikan.
Setiap lembaga pendidikan harus melibatkan Kemendikbud. Tidak boleh ada satu pun lembaga pendidikan kedinasan yang boleh membangun kerajaan sendiri, enggan diawasi dan diurus Kemendikbud, serta merasa paling hebat di bidang kedinasannya.
Dengan begitu, kita bisa memutus rantai spiral kekerasan di lembaga pendidikan kedinasan. Kita berharap kekerasan yang berlangsung di STIP 26 April 2014 menjadi ujung dan akhir spiral kekerasan di lembaga pendidikan kedinasan.
Kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa seperti silih berganti diproduksi di berbagai lembaga pendidikan kedinasan. Sejak Maret 2000 hingga April 2014, setidaknya terjadi tujuh kasus kekerasan di lembaga pendidikan kedinasan, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), dan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN). Bila ditelusuri ke belakang, pastilah jumlah kekerasan yang terjadi di sana jauh lebih banyak lagi.
Kasus kekerasan paling mutakhir menimpa mahasiswa STIP Dimas Dikita Handoko yang tewas dipukuli delapan seniornya pada Sabtu (26/4). Rangkaian tindak kekerasan itu juga menyebabkan enam mahasiswa lainnya mengalami cedera.
Polisi telah menangkap delapan senior pelaku kekerasan. Ketegasan hukum terhadap mereka yang melakukan kekerasan tanpa hak memang harus diterapkan tanpa ampun demi menghadirkan efek jera. Namun, yang lebih penting ialah mencari akar tunjang persoalan kekerasan tersebut.
Kekerasan seperti telah melekat dalam pendidikan tinggi di lembaga kedinasan. Atas nama disiplin, mereka seolah memasukkan kekerasan dalam kurikulum mereka.
Celakanya, kontrol lembaga pendidikan terhadap kedisiplinan peserta didik amat rapuh sehingga penerapannya berlebihan dan melampaui batas. Pada akhirnya kekerasan seperti telah menjadi kultur yang dipraktikkan sehari-hari.
Bukti lemahnya kontrol ialah dibiarkannya para senior menerapkan disiplin berlebihan yang sering kali disertai kekerasan kepada para junior. Ketika junior naik tingkat menjadi senior, mereka menerapkan kekerasan itu pada mahasiswa baru.
Terjadi semacam tali-temali balas dendam. Inilah bukti bahwa kekerasan hanya menghasilkan kekerasan baru. Itulah yang disebut spiral kekerasan.
Kekerasan tentu saja jauh, sangat jauh, dari proses dan tujuan pendidikan. Pendidikan semestinya membebaskan. Namun, pendidikan tinggi di lembaga kedinasan justru mengungkung peserta didik dalam penjara disiplin yang disertai kekerasan di luar batas.
Lembaga pendidikan kedinasan biasanya berada di bawah kementerian terkait. IPDN di bawah Kementerian Dalam Negeri, STIP di bawah Kementerian Perhubungan, dan STSN di bawah Kementerian Pertahanan.
Lembaga pendidikan kedinasan tersebut harus meninjau kurikulum mereka. Mereka semestinya melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara lebih aktif sebagai kementerian yang dianggap berkompeten mengurusi pendidikan.
Setiap lembaga pendidikan harus melibatkan Kemendikbud. Tidak boleh ada satu pun lembaga pendidikan kedinasan yang boleh membangun kerajaan sendiri, enggan diawasi dan diurus Kemendikbud, serta merasa paling hebat di bidang kedinasannya.
Dengan begitu, kita bisa memutus rantai spiral kekerasan di lembaga pendidikan kedinasan. Kita berharap kekerasan yang berlangsung di STIP 26 April 2014 menjadi ujung dan akhir spiral kekerasan di lembaga pendidikan kedinasan.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved