Agar Demokrasi Steril dari Korupsi

KORUPSI sejatinya ialah tantangan serius bagi demokrasi. Kepercayaan publik pada sistem demokrasi boleh jadi akan terkikis bila jerat korupsi dibiarkan semakin masif menghancurkan perangkat-perangkat demokrasi. Untuk menjaga jarak antara demokrasi dan korupsi, pembatasan akses para pelaku korupsi alias koruptor kembali ke alam demokrasi menjadi sebuah pilihan yang menarik. Di satu sisi pembatasan itu dapat menjaga demokrasi tetap steril, di lain sisi juga diharapkan mampu memunculkan kejeraan bagi si pelaku.

Dalam perspektif itulah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang mencabut hak politik Irman Gusman sebagai hukuman tambahan patut kita berikan apresiasi. Selain divonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, mantan Ketua DPD RI itu juga dikenai sanksi pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah ia menjalani pidana pokok.

Apalagi, ini kali pertama Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama mencabut hak politik pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, ada sejumlah terdakwa yang juga dikenai pencabutan hak politik, mulai yang dicabut tanpa batas waktu hingga dalam jangka waktu tertentu. Namun, itu cenderung bukan di tahap awal, melainkan di tingkat pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung.

Preseden baik tersebut tentu harus dipertahankan. Caranya dengan menjaga keteguhan serta keselarasan ritme penegakan hukum kasus korupsi di semua lini. Itu diawali dengan jaksa KPK yang mesti konsisten memasukkan pencabutan hak politik dalam tuntutannya. Selanjutnya majelis hakim di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi pun diharapkan menghasilkan vonis yang senapas.

Hal itu mesti diingatkan terus karena harus diakui, belum semua penegak hukum punya kemauan kuat dalam memerangi korupsi. Masih banyak di antara mereka yang lemah atau malah melemahkan diri terhadap korupsi. Ketika korupsi kian mengganas, sebagian penegak hukum justru kehilangan sikap tegas. Lihat saja vonis pengadilan terhadap terdakwa koruptor yang menurut penelitian Indonesia Corruption Watch pada tahun lalu rata-rata hanya 25 bulan alias 2 tahun 1 bulan. Betul-betul tidak menjerakan.

Fakta menjengkelkan itu sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan publik, mengapa korupsi sulit sekali diberantas di negeri ini? Mengapa praktik rasywah di Republik ini terus beranak pinak? Bayangkan jika vonis rata-rata yang ringan itu tak disertai pula dengan kewajiban mengembalikan uang negara yang sudah dicuri serta tidak dibarengi pencabutan hak politik.

Sudah dihukum penjara ringan, keluar dari bui para koruptor itu masih bisa berfoya-foya dengan uang hasil jarahan dan dengan mudah bisa kembali ke kancah politik serta menjadi pejabat publik. Itulah mengapa konsistensi penegakan hukum menjadi sangat dibutuhkan sebelum korupsi benar-benar merontokkan sendi-sendi demokrasi. Ketegasan jangan hanya menghentak pada suatu waktu, tetapi kemudian melempem di lain waktu. Konsistensi ketegasan mesti menjadi konsensus bersama para penegak hukum bila kita betul-betul ingin menyelamatkan demokrasi dari belitan korupsi.