Mencegah Retak di Pilkada Serentak

DUA minggu menjelang pemungutan suara pilkada serentak di 101 daerah, pemerintah mendeteksi 50 daerah potensial ricuh. Keretakan dalam pesta demokrasi di lokasi-lokasi tersebut mesti ditangani dengan saksama oleh semua pemangku kepentingan, utamanya penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mesti cermat mengendalikan penyelenggaraan pilkada nanti sehingga bisa berjalan lancar dan tertib.

Jangan sampai deteksi dini potensi-potensi pelanggaran pilkada dibiarkan menggelinding memicu kesengkarutan dan keretakan di masyarakat supaya wibawa demokrasi tetap tegak. Amankan berbagai kerawanan dalam pilkada seperti upaya politik uang, penyalahgunaan daftar pemilih tetap, ketidaknetralan penyelenggara negara, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

KPU dan Bawaslu mesti menunjukkan kewibawaan. Tegakkan aturan secara tegas. Juga hindari interaksi yang bisa memicu kecurigaan terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu. Jangan ada celah sekecil apa pun untuk meragukan netralitas mereka. Apalagi, atmosfer pilkada serentak tahun ini lebih panas ketimbang pilkada serentak pertama yang digelar 2015 lalu. Suksesi kepemimpinan daerah mesti digaransi berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis.

Pilkada serentak 2015 bisa dikatakan berlangsung aman dan lancar. Hanya di satudua daerah terjadi kericuhan. Jika untuk yang kali pertama saja bisa, tentu selanjutnya lebih mudah bagi terjadinya kericuhan. Tinggal tingkatkan keamanan jika potensi kericuhan lebih besar. Tingkatkan kewaspadaan jika potensi kecurangan makin masif. Bawaslu sebagai tulang punggung penegakan hukum pemilu semestinya memetakan potensi serta modus-modus kecurangan yang bisa mencederai pesta demokrasi ini.

Politik uang merupakan momok dalam proses demokrasi di negeri ini. Bawaslu tidak boleh menoleransi pemberi ataupun penerima. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku politik uang, tetapi juga penerima. Tak hanya itu, pencalonan kandidat kepala/wakil kepala daerah bisa dibatalkan. Juga tidak lupa, benahi administrasi pemilu, termasuk syarat-syarat memilih bagi warga sehingga tidak ada yang merasa
haknya dikebiri hanya karena persoalan dokumen.

Jika tidak diatasi, hal itu bisa memicu konfl ik. Sejumlah daerah terancam tidak bisa memenuhi hak politik seluruh warga mereka karena syarat untuk memilih di pilkada ialah dengan kartu tanda penduduk elektronik. Padahal, belum semua warga telah melakukan perekaman data. Di Jakarta, misalnya, masih ada sekitar 71 ribu penduduk yang belum melakukan perekaman data kependudukan untuk KTP-E.

Begitu juga di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, ada sekitar 2.000 orang. Ironisnya, surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pengganti KTP-E dikeluhkan lantaran mudah dipalsukan demi kepentingan mobilisasi massa pemilih. Bangsa ini tentu berharap gelaran demokrasi melahirkan pemimpin yang sesuai keinginan rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan.

Kita ingin sosok-sosok kepala daerah yang energik, cerdas, bersih, melayani, serta memiliki visi untuk memajukan daerah mereka. Kita juga ingin, di tengah ketat dan panasnya persaingan, pilkada serentak tak membuat bangsa ini retak.