Indonesia Berkeadilan tanpa Korupsi

INDONESIA merupakan salah satu dari sedikit bangsa yang sudah kaya sejak belum lahir. Begitu kayanya hingga hasil bumi dan wilayahnya yang strategis menjadi rebutan kekuatan imperialisme Barat. Pun, ketika negara yang bersatu di bawah nama Republik Indonesia ini terbentuk, kekayaan itu masih melimpah. Kaya, dari segi modal, berupa sumber daya alam dan kekuatan demografi.

Namun, kekayaan tersebut belum mampu menghasilkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi rakyat. Segelintir orang menjadi penguasa sumber-sumber ekonomi hingga memiliki kekayaan yang setara dengan hampir separuh total kekayaan orang Indonesia.

Otonomi daerah yang semestinya menjadi pemulus pemerataan kesejahteraan justru menciptakan penguasa-penguasa ekonomi yang baru. Bersamaan dengan itu, pengaruh pusat mengecil. Konglomerasi ekonomi pun memiliki mitra anyar, yakni konglomerasi elite daerah dengan dinasti-dinasti politik. Mereka inilah yang disebut elite capture oleh Menteri Keuangan dalam kuliah umum pada peringatan hari ulang tahun ke-47 Media Indonesia, kemarin.

Elite capture terjadi ketika para elite melestarikan jabatan melalui politik dinasti dan kemudian menguasai sumber-sumber ekonomi. Modal finansial, bahan mentah, dan sumber daya manusia tersedia. Akan tetapi, jika elite kepala daerah dan jajarannya adalah pencoleng, jangan harap daerah tersebut bisa maju, apalagi terbebas dari kemiskinan.

Ratusan triliun dana gratis yang disalurkan pusat ke daerah melalui dana transfer daerah dan dana desa buru-buru ditangkap para elite daerah. Mereka mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran kelompok mereka. Sisanya, yang sedikit, untuk pembangunan tanpa pamrih. Syukur-syukur bisa mengangkat kesejahteraan beberapa warga miskin.

Bukan mustahil pula kemiskinan sengaja dipelihara dengan berbagai alasan kendala. Itu demi mendapatkan bantuan yang terus-menerus dari pusat.

Apa pun ditempuh demi memuaskan keserakahan mengisi pundi-pundi pribadi dan kelompok. Cara-cara yang mengandung unsur korupsi diintegrasikan dalam sistem pengelolaan daerah sehingga langkah-langkahnya terlihat sesuai dengan prosedur, tetapi sesungguhnya koruptif.

Tidak sulit sebenarnya melihat apakah perilaku koruptif masih melingkupi suatu instansi pemerintahan ataupun daerah. Pelayanan publik yang buruk dengan berbagai tarif dan prosedur, beserta durasi layanan yang tidak ditampilkan secara transparan, merupakan beberapa indikasi adanya korupsi.

Tentu kita tidak boleh menyerah. Masyarakat pun didorong untuk tidak hanya pasrah. Upaya memberantas korupsi memerlukan partisipasi aktif dari publik. Laporkan segala indikasi korupsi, pungutan liar, ataupun kecurangan lainnya melalui banyak saluran.

Kelak mungkin keinginan untuk memberikan sanksi pemiskinan bagi para koruptor ataupun sanksi sosial dapat direalisasikan. Kita meyakini negeri ini sudah dekat dengan kemakmuran negara besar yang dicita-citakan dasar negara dan konstitusi.

Perilaku koruptif elite menjadi penghalang menuju Indonesia bertumbuh dan berkeadilan. Tanpa perilaku koruptif elite, Indonesia bisa bertumbuh secara adil dan merata. Sudahlah, korupsi itu kuno!