Langkah Tegas Menjaga Stabilitas

MENJAGA Republik ialah kewajiban mutlak bagi setiap warga negara. Dari presiden sampai rakyat jelata, dari profesor hingga ibu rumah tangga. Dalam proses penjagaan itu, profesionalitas, integritas, akuntabilitas, dan ketegasan mesti menjadi pegangan utama.

Ketika negara sudah diurus dengan profesional, penuh integritas, dan akuntabel, tetapi masih ada gerakan-gerakan mencoba mengganggu stabilitas Republik, itulah saatnya kita memerlukan ketegasan tingkat tinggi. Ketegasan yang bukan sekadar galak di mulut, melainkan juga terukur dan tak lembek pada aksi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberi contoh ketegasan yang sekelas itu. Ia, tentunya bersama jajaran di Kementerian Keuangan, baru saja memutuskan untuk mengakhiri seluruh hubungan kemitraan Kementerian Keuangan dengan JP Morgan Chase Bank.

Pemutusan hubungan kemitraan itu berawal dari riset rilisan JP Morgan yang berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset itu ditujukan kepada para investor JP Morgan. Yang membuat murka Sri Mulyani ialah dalam riset itu JP Morgan menempatkan Indonesia dalam posisi negatif di mata investor tetapi tanpa indikator data yang jelas dan terukur, juga tanpa disertai alasan yang terkonfirmasi.

JP Morgan dengan semena-mena memangkas peringkat surat utang negara atau obligasi Indonesia dari overweight menjadi underweight. Bayangkan, turun dua level! Brasil dan Turki yang dalam riset itu juga dipangkas peringkat mereka bahkan tak securam itu penurunannya. JP Morgan menurunkan Brasil dari overweight ke netral dan Turki dari netral ke underweight.

Ini bukan tentang keengganan Sri Mulyani atau pemerintah untuk dikritik. Persoalannya ialah ketidakakuratan riset yang dapat memicu masalah lebih besar. Sri Mulyani bahkan menganggap riset yang tidak kredibel tersebut bisa mengganggu psikologis para investor dan berdampak buruk terhadap stabilitas keuangan nasional.

Kita percaya, sangat percaya, pemerintah bukan antikritik atau menutup diri dari segala jenis kritik dan masukan. Namun, lembaga apa pun yang menjadi mitra pemerintah mestinya punya tanggung jawab yang luar biasa penting untuk saling menghormati dan menjaga komitmen.

JP Morgan abai menjaga komitmen, padahal selama ini pihaknya juga mendapatkan privilese yang luar biasa dari kerja sama tersebut. JP Morgan juga sudah menikmati keuntungan dari kemitraan itu dengan menjadi diler utama penjual surat utang negara dan bank persepsi untuk program amnesti pajak.

Lantas bagaimana bila JP Morgan masih saja ceroboh memaparkan hasil riset yang tidak kredibel? Demi kehormatan negara ini, kita patut mendukung langkah tegas Menteri Keuangan. Kita yakin keputusan itu bukan dilandasi sisi emosional semata, melainkan dengan perhitungan matang.

Kita percaya langkah itu, seperti juga dikatakan Sri Mulyani, akan memberi sinyal bahwa negara ini sedang diurus dengan baik, benar, dan profesional. Amat tak elok bila di tengah upaya keras itu, ada pihak luar yang justru agresif mencoba melemahkan stabilitas keuangan demi mengambil untung dari situasi tersebut.

Pemutusan hubungan dengan JP Morgan merupakan sinyal keras sekaligus peringatan buat yang lain agar jangan coba-coba mempermainkan stabilitas Republik ini.