Jangan Abaikan Urusan Negara

PEMERINTAHAN yang baik dan benar ialah pemerintahan yang meninggalkan 'jejak manis' bagi penerusnya. Legacy itu amat penting agar pemerintahan baru bisa memulai kerja dengan mulus tanpa harus mati-matian 'mencuci piring' buah dari 'pesta' pemerintahan sebelumnya.

Namun, setelah melihat gelagat pemerintahan saat ini, khususnya di ujung kerja kabinet, kita patut merasa amat risau. Alih-alih merumuskan kebijakan sebagai warisan penting untuk pemerintahan mendatang, para pejabat pemerintahan, khususnya yang berasal dari partai politik, malah lebih asyik mengurusi kepentingan individu dan partai.

Setelah Pemilihan Umum Legislatif 2014, kesibukan sejumlah menteri mengurus partai bukannya mengurang, melainkan malah bertambah. Ada menteri yang sibuk setengah mati demi menjaga agar kursi pemimpin partai tak lepas akibat 'badai' guncangan dari kader partai lainnya. Ada juga yang harus pontang-panting membantu sang ketua umum agar tetap aman melaju menjadi calon presiden dari partai. Ada pula sejumlah menteri yang kebetulan merangkap menjadi ketua umum partai yang kian rajin bersilaturahim ke partai lain untuk memastikan diri agar tidak ketinggalan kereta koalisi.

Menteri-menteri asal partai politik lainnya yang bukan pucuk pimpinan partai, tapi menjadi calon anggota legislatif, juga tak kalah sibuknya. Mereka harus rajin memelototi hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk memastikan suara yang diperoleh cukup untuk mengantarkan mereka melenggang ke Senayan.

Para menteri yang tidak berurusan langsung dengan pemilu pun seperti ikut-ikutan 'lesu darah'. Mereka tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk merancang agenda besar ke depan, termasuk menuntaskan pekerjaan kekinian.

Padahal, pekerjaan rumah negeri ini masih menumpuk. Belum lagi tantangan jangka pendek ke depan yang mustahil langsung bisa dilakukan pemerintahan baru mengingat belum cukupnya waktu.

Pekerjaan membereskan infrastruktur, menyiapkan peraturan-peraturan sebagai implementasi undang-undang, hingga menyiapkan road map di bidang energi, misalnya, masih jauh dari selesai. Beberapa di antaranya malah terbengkalai.

Kesiapan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah di depan mata, yang dimulai pada 1 Januari 2015, juga masih merisaukan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin), misalnya, pernah menyatakan sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tidak siap menghadapi era MEA 2015.

UMKM nasional saat ini tidak mendapat dukungan dari para pemodal. Bank Indonesia memang pernah meminta bank untuk menyalurkan kredit 20% ke UMKM, tapi bunga kredit dari bank masih 12%. Padahal, Malaysia berani memberikan kredit kepada UMKM dengan bunga hanya 4% per tahun sehingga UMKM mereka bisa dengan cepat merambah dunia internasional.

Berkali-kali melalui forum ini kita mengingatkan agar pemerintah tidak melalaikan tugas utama pemerintahannya, yakni mengurus rakyat dan menyiapkan fondasi penting untuk pemerintahan berikutnya. Bukankah peringatan, bahkan instruksi, serupa juga berkali-kali disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?

Peringatan itu perlu kita gemakan lagi karena sesungguhnya rakyat sudah lelah dengan janji-janji kesejahteraan yang tak kunjung bisa ditepati.

Karena itu, mumpung masih ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan hingga Oktober nanti, berikanlah persembahan yang terbaik buat rakyat walaupun hanya sedikit.

Siapa tahu, tindakan akhir di ujung pemerintahan itu akan menjadi 'warisan baik' untuk melempengkan jalan menuju kesejahteraan.