Menyoal Urgensi Demonstrasi

DEMONSTRASI memang sebuah hal yang wajar dalam negara demokratis. Namun, dunia juga telah menyaksikan banyak kegagalan demonstrasi. Bukannya mengubah opini publik dan kebijakan pemerintah, justru tidak sedikit demonstrasi hanya berujung kekacauan. Sebaliknya, ada pula demonstrasi yang, meski tampak seperti riak kecil, bisa menciptakan perubahan besar. Keberhasilan demonstrasi itu tidak mesti terletak pada gelombang massa, tetapi lebih sering disebabkan kekuatan hal yang disuarakan.

Kesuksesan demonstrasi bisa saja tidak tercipta pada saat itu, tetapi saat masyarakat luas meneruskan suara mereka dalam berbagai bentuk. Hal itu bisa terjadi karena sejatinya demonstrasi hanyalah satu simpul dari rangkaian upaya perubahan. Simpul lainnya bisa terangkai, baik sebelum maupun sesudahnya. Para pengamat mobilisasi massa dunia bahkan menyebut rantai demonstrasi juga bisa menyangkut grup-grup yang melakukan lobi ke legislator dan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, demonstrasi hanyalah pengingat atau cambuk agar suara perubahan tetap berjalan. Ketika fungsi pengingat itu telah berjalan, demonstrasi bahkan sudah bukan lagi simpul penentu perubahan. Demonstrasi yang direncanakan beberapa pihak pada 4 November besok tentunya sangat tidak diharapkan menjadi chaos. Namun, sejauh kita mendukung kebebasan bersuara melalui demonstrasi, layak pula kita mencoba menilik bagaimana simpul demonstrasi terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini telah terangkai.

Dalam hal ini, sebenarnya kita dapat mengatakan jika massa menghendaki Ahok diproses secara hukum, kehendak itu sudah tercapai. Bagaimana tidak? Tidak hanya Kapolri, Presiden Joko Widodo pun telah menaruh perhatian pada tuntutan itu. Kepada para ulama yang diundang dalam dialog ke Istana Merdeka, Presiden menjamin tidak adanya intervensi terha¬dap penanganan kasus Ahok. Di sisi lain, Polri sudah mengu¬sut kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari Ahok yang datang ke Bareskrim Polri dan minta diperiksa.

Kinerja Polri dalam pengusutan kasus ini pun telah diapresiasi berbagai pihak, termasuk Kompolnas. Polri dinilai telah bekerja sesuai dengan jalur. Dari situ, sesungguhnya satu simpul telah terangkai dengan sendirinya. Tujuan yang ingin disuarakan dalam demo telah dijalankan lembaga negara. Dengan kondisi itu, sebenarnya efektivitas demo menjadi dipertanyakan. Semestinya kini seluruh elemen masyarakat menghormati proses hukum yang berjalan.

Pun, elite tidak perlu melontarkan pernyataan yang memanaskan suasana. Bukanlah negarawan bila ia melontarkan pernyataan yang terbawa perasaan alias baper, kata anak muda sekarang, yang justru mengompori keadaan. Di sisi lain, sesuai dengan amanat konstitusi, demonstrasi tetaplah hak warga negara yang harus dilindungi. Terkait dengan hal ini, kita pantas mengapresiasi langkah Polri yang menyiapkan pasukan lengkap dengan atribut human, seperti sorban dan peci.

Ketika empati budaya dan agama menjadi hal yang penting dalam masyarakat kita, upaya Polri itu dapat kita lihat sebagai wujud komunikasi untuk menciptakan suasana yang sejuk di tengah massa demonstrasi. Meski begitu, Polri tak semestinya mengurangi ketegasan bila demonstran berbuat anarkistis. Setiap pelanggaran dan ketidakpatutan dalam demonstrasi harus ditindak serius untuk mencegah potensi chaos.