Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah hiruk pikuk dan panasnya suasana di masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, kedatangan Presiden Joko Widodo ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kemarin, langsung menawarkan kesejukan. Pertemuan dua rival yang bertarung dengan ketat dan keras dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 itu seolah ingin menunjukkan rivalitas dalam setiap proses pemilihan umum hanyalah bumbu demokrasi. Kemenangan dan kekalahan dalam pemilu juga bukanlah tujuan utama dari demokrasi.
Mereka memang tak membicarakan dan tak menyampaikan pesan secara khusus soal ingar-bingarnya pilkada, tetapi gesture Jokowi ataupun Prabowo tampak sekali ingin memberikan contoh kepada bangsa ini bahwa pertarungan dalam kontestasi demokrasi tak harus membuat mereka terberai dan menihilkan rasa persatuan. Pertemuan itu jelas memiliki makna sangat penting, apalagi di saat suhu perpolitikan nasional kian memanas menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada Februari 2017.
Meski masih berupa potensi, saat ini ada ancaman kebangsaan akibat kekeliruan sebagian anak bangsa ini dalam memaknai perbedaan dalam konteks demokrasi. Bagi mereka, mungkin, pilkada dengan segala proses dan hasilnya ialah segalanya. Dalam konteks itu pula, kita sepakat dengan pernyataan Ketua Partai NasDem Surya Paloh saat pengukuhan dewan pimpinan pengurus ranting Partai NasDem seluruh Provinsi Banten, kemarin. Dengan tegas ia mengatakan kontestasi pilkada menjadi tak berarti bila akhirnya membuat masyarakat menjadi terpecah belah.
Persatuan dan kesatuan negeri merupakan hal yang jauh lebih penting ketimbang kemenangan di dalam setiap proses pemilihan umum, apalagi 'cuma' pemilihan kepala daerah. Pilkada bukan ajang untuk bersilang pendapat, apalagi sampai menyampingkan prinsip-prinsip bertoleransi dalam demokrasi. Kita amat sepakat dengan itu karena sejatinya esensi yang paling utama dalam berdemokrasi ialah dengan tetap mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan bangsa. Sesungguhnya tidak ada demokrasi tanpa tujuan dan niat untuk membuat bangsa ini lebih menggelorakan persatuan.
Bahwa ada perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan, itu hal biasa dan merupakan suatu keniscayaan. Hal yang biasa itu mestinya tidak ditarik-tarik ke ruang gelap yang bisa membuat bangsa ini tak lagi mengenal perbedaan, tak lagi paham keberagaman. Kita menganut demokrasi karena kita telah sepakat bahwa paham itu akan dipergunakan sebagai alat untuk merengkuh persatuan dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Begitu pun semua hajatan demokrasi, termasuk pilkada, seharusnya dijadikan sebagai perhelatan yang menggembirakan rakyat, bukan justru menjadi ajang yang menakutkan.
Terus terang, rencana unjuk rasa 4 November menghadirkan ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Kita tentu menginginkan sebuah demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mampu mendinginkan suasana, demokrasi yang jauh dari niat memecah belah, dan demokrasi yang tetap menjaga esensi nasionalisme dan kebangsaan di bumi Indonesia.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved