Zaken Kabinet

KABINET tak diragukan menjadi entitas yang menjalankan berbagai kebijakan negara demi mencapai kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, komposisi kabinet menjadi komponen penting bernegara agar tujuan menghadirkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat itu tercapai. Komposisi selaras akan memudahkan presiden sebagai konduktor menciptakan orkestra kabinet yang bergerak seirama demi mencapai tujuan mulia tersebut.

Kita menginginkan komposisi kabinet ahli atau profesional atau yang lazim disebutzaken kabinet dalam pemerintahan mendatang. Kabinet ahli lebih banyak ditempati para ahli atau para profesional, bukan para politikus.

Pembentukan kabinet tentu saja berawal dari koalisi.  Untuk membangun kabinet ahli, koalisi tidak boleh melibatkan terlalu banyak parpol.

Koalisi gendut hanya menghasilkan kabinet politikus, bukan kabinet ahli. Bila yang kelak terbentuk ialah kabinet politikus,  jelas sekali koalisi lebih bertujuan bagi-bagi jatah jabatan menteri.

Kita harus mengambil pelajaran dari komposisi kabinet di dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena koalisi terlalu gemuk, terlalu banyak orang parpol duduk di kursi kabinet.

Yang terjadi ialah para menteri dari parpol cenderung membawa kepentingan parpol mereka ma­sing-masing. Sangat sulit meminta menteri politikus menanggalkan kepentingan parpol dan mengganti­nya dengan kepentingan rakyat.

Untuk memenuhi kepentingan parpol, sejumlah kementerian yang diduduki orang parpol dalam Kabinet Indonesia Bersatu II terlibat atau terindikasi melakukan korupsi. Yang paling gamblang ialah korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Karena mereka mengagendakan kepentingan masing-masing, kita sering mendengar kabar banyak perbedaan pendapat tajam di antara para menteri, baik antara satu menteri politikus dan menteri politikus lainnya maupun antara menteri politikus dan menteri ahli. Tidak mengherankan bila banyak kebijakan yang tak jalan atau geraknya tersendat. Kalau sudah begini, yang menjadi korban pasti rakyat.

Belum lagi ketika pemilu menjelang. Banyak menteri asal parpol mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau menjadi juru kampanye parpol mereka. Mereka biasanya lebih peduli pada kepentingan politik dan abai pada tugas negara.

Bahkan ada menteri politikus yang berkampanye dengan mendompleng proyek negara. Mereka meresmikan proyek negara di masa kampanye sembari mengatakan, baik tersirat maupun tersurat, bahwa itu proyek parpol mereka.

Kondisi kabinet yang belum bisa dikatakan ideal itu semakin runyam karena ketidaksigapan sang dirigen. Kian sempurnalah kekacauan yang terjadi dalam kabinet politikus.

Oleh karena itu, berulang kali kita mengingatkan melalui forum ini agar parpol-parpol yang belakangan ini hingga menjelang pemilu presiden Juli nanti rajin saling lobi untuk membangun koalisi ramping.

Koalisi ramping akan meminimalkan jumlah menteri politikus dan memaksimalkan menteri ahli dan profesional dalam kabinet. Bila kabinet mendatang ialah kabinet ahli, rakyat boleh berharap negara ini akan setara dengan negara lain yang lebih dulu maju dan sejahtera.