PEMILU legislatif sudah usai. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan tidak ada partai yang benar-benar meraup suara mayoritas 'sempurna'.
Kendati begitu, ada pesan tegas dari para pemilih ihwal apa yang sangat mereka kehendaki dari pemilu kali ini. Pesan itu ialah 'hukuman' rakyat atas partai politik yang berkuasa merupakan buah dari kekecewaan yang menggumpal akibat perilaku yang ditunjukkan partai tersebut selama memimpin pemerintahan dan parlemen.
Publik pun berharap ada rotasi kekuasaan kendati harapÂan itu diberikan secara menyebar ke sejumlah partai. Koalisi pun, baik di pemerintahan maupun parlemen, tidak terelakkan.
Namun, rakyat menghendaki koalisi yang terjadi bukanlah sekadar permufakatan untuk membagi kursi dan 'kue' proyek. Bila itu yang terjadi, rakyat akan selalu dikhianati.
Sudah lama rakyat merindukan figur-figur yang mengisi panggung kekuasaan ialah kumpulan orang hebat nan berintegritas. Namun, harapan itu selalu bertepuk sebelah tangan.
Alih-alih menunjukkan kehebatan dan keunggulan integritas, sebagian besar elite kita kerap berperilaku bak parasit bagi negara. Wajar belaka jika rakyat merasa dikhianati wakil mereka. Itu tecermin dari survei sejumlah lembaga yang menunjukkan tingkat kepuasan rakyat terhadap anggota DPR yang nyaris di titik nadir.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan Pol-Tracking Institute, akhir tahun lalu, misalnya, menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kinerja DPR sangat buruk. Hanya 12,64% responden yang menyatakan puas atas kinerja yang ditunjukkan DPR periode 2009-2014.
Sisanya, 61,68%, menyatakan tidak puas dan 25,68% tidak tahu atau tidak menjawab. Bila standar kecakapan atas kepuasan publik untuk kategori sangat buruk ada di angka 0-25%, jajak pendapat itu menegaskan bahwa kepuasan publik terhadap DPR tergolong sangat-sangat buruk.
Survei Cirus Surveyors Group tentang kepuasan publik terhadap kinerja anggota DPR di awal 2014 juga berkesimpulan sama, yakni kepercayaan masyarakat terhadap DPR sangat rendah.
Sebanyak 53,6% responden menilai anggota DPR tidak memperjuangkan anggaran demi kepentingan rakyat.
Lebih dari separuh responden menilai anggota DPR belum melakukan fungsi pengawasan dengan baik, 47,9% menilai anggota DPR tidak membuat undang-undang yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat, dan 60,1% responden menyatakan anggota DPR tidak memperjuangkan aspirasi rakyat.
Karena itu, melalui forum ini kita ingatkan kembali kepada calon wakil rakyat, baik yang benar-benar baru maupun yang lama dan terpilih kembali, untuk mengakhiri tabiat buruk tersebut. Jadilah wakil rakyat yang benar-benar bermartabat dan bukan pengkhianat.
Jangan sampai 'pengorbanan' rakyat menyingkirkan egoisme dengan kerelaan tetap menggunakan hak pilih di tengah apati akut disia-siakan.
Rakyat sudah muak dengan perilaku lancung seperti itu. Rakyat mendambakan demokrasi yang benar-benar sehat, yang ditandai dengan wakil rakyat yang sehat pula.
Berita Lainnya
-
09/8/2025 05:00
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
08/8/2025 05:00
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
07/8/2025 05:00
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
06/8/2025 05:00
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
05/8/2025 05:00
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
04/8/2025 05:00
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
02/8/2025 05:00
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
01/8/2025 05:00
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
31/7/2025 05:00
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
30/7/2025 05:00
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
29/7/2025 05:00
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
28/7/2025 05:00
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
26/7/2025 05:00
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
25/7/2025 05:00
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
24/7/2025 05:00
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
23/7/2025 05:00
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.