Pantang Lelah Perangi Korupsi

SUDAH tak terbilang jumlah kepala daerah yang meringkuk di bui karena terbukti melakukan korupsi. Anehnya, korupsi sebagai perbuatan laknat itu tetap saja digandrungi pejabat daerah. Kasus teranyar terjadi di Banyuasin, Sumatra Selatan.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan sejumlah pejabat pemerintah kabupaten itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (4/9). Bupati berusia 32 tahun itu diduga menerima suap ijon proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2017.

Penangkapan Yan Anton merupakan operasi tangkap tangan ke-11 KPK sepanjang 2016. Ia merupakan kepala daerah kedua yang ditangkap KPK tahun ini. Pada April lalu, KPK menangkap Bupati Subang, Jawa Barat, Ojang Sohandi terkait dengan korupsi dana kapitasi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang.

Mengapa kepala daerah tetap menggandrungi korupsi? Bukankah keledai saja ogah masuk lubang yang sama? Harus berani dikatakan bahwa berbagai sanksi dan hukuman yang selama ini dijatuhkan kepada koruptor belum menimbulkan efek jera. Fakta yang ada terang benderang memperlihatkan makin ringannya vonis untuk koruptor. Pada 2013 rata-rata lama vonis penjara terpidana korupsi ialah 2 tahun, 11 bulan, sedangkan pada 2015 hanya 2 tahun, 2 bulan.

Tidak hanya itu. Sadar atau tidak sadar, negara ini selalu membentangkan karpet merah untuk koruptor berupa fasilitas remisi. Meski ketentuan perundang-undangan menyebutkan remisi hanya untuk koruptor kategori justice collaborator, toh remisi diobral untuk semua koruptor. Bahkan, kini, ketentuan justice collaborator hendak dihapus.

Dari sisi politik, mekanisme rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik boleh jadi berkontribusi pada makin suburnya perilaku koruptif. Rekrutmen dengan cara-cara calon membeli perahu politik menciptakan ongkos politik yang tinggi. Oleh karena itu, parpol harus memainkan mekanisme jemput bola orang-orang baik untuk direkrut menjadi calon kepala daerah tanpa mahar politik.

Pada saat yang sama, makin terkikisnya budaya malu dan budaya bersalah membuat masyarakat juga permisif dan bahkan cenderung mudah melupakan pejabat negara yang melakukan korupsi. Paripurnalah sudah kala koruptor juga dilegalkan menjadi calon kepala daerah.

Perang melawan korupsi mestinya melibatkan semua elemen bangsa, termasuk keluarga. Peran keluarga diberi penekanan khusus karena tren korupsi kepala daerah mulai melibatkan anggota keluarganya. Banyak orang terdekat kepala daerah yang masih berkuasa terlibat korupsi secara langsung. Dalam kasus Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, misalnya, KPK menduga uang suap dipakai untuk kepentingan tersangka dan istrinya terkait dengan kewajiban keagamaan.

Jujur dikatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa hanya indah dalam teks perundang-undangan, tetapi miskin, sangat miskin, dalam praktiknya. Karena itu, KPK jangan pernah lelah memerangi korupsi. Namun, kita juga sadar, harapan untuk membasmi korupsi yang kian menggurita tidak bisa hanya dipikul KPK. Dalam sistem peradilan pidana korupsi dibutuhkan kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Aparat penegak hukum jangan pernah maju tak gentar membela yang bayar.

Kita membutuhkan kepolisian yang tangguh dan tidak mudah bertekuk lutut kepada korupsi. Pun, kita membutuhkan jaksa yang mampu menyelidik dan menyidik perbuatan korupsi yang diduga dilakukan pejabat di daerah ataupun pusat.

Tidak kalah pentingnya, kita sangat membutuhkan hakim yang progresif dan terpanggil untuk memerangi korupsi. Menjatuhkan hukuman ringan dengan tidak menyita harta kekayaan yang diduga hasil korupsi hanya akan membuat koruptor berjaya dan korupsi terus digandrungi.